JAKARTA, Gonesia.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menetapkan fokus baru dalam peta jalan inklusi keuangan nasional dengan menyasar kelompok masyarakat yang selama ini tertinggal dalam akses layanan perbankan dan pemahaman produk keuangan.
Langkah strategis ini diambil menyusul data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 yang mencatat indeks literasi keuangan nasional kini berada di angka 69,57%, atau naik signifikan dibandingkan posisi 66,64% pada tahun sebelumnya.
Indeks inklusi keuangan nasional juga menunjukkan tren positif dengan menyentuh level 93,61% dari capaian tahun lalu sebesar 92,74%.
Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menegaskan bahwa kenaikan angka tersebut menjadi momentum penting bagi otoritas untuk meningkatkan kualitas program edukasi secara lebih tersegmentasi.
Ia menyatakan bahwa pihaknya kini tidak lagi hanya mengejar kuantitas, melainkan memprioritaskan mereka yang berada di bawah rata-rata nasional.
“OJK menempatkan segmen masyarakat yang memiliki tingkat literasi dan inklusi keuangan yang lebih rendah dibandingkan dengan tingkat nasional sebagai sasaran prioritas,” ujar perempuan yang akrab disapa Kiki itu dalam konferensi pers hasil SNLIK 2026 di Jakarta, Senin (10/8).
Target prioritas tersebut mencakup masyarakat di wilayah pedesaan hingga kelompok usia rentan, yakni remaja usia 15-17 tahun serta lansia di rentang usia 51-79 tahun.
OJK juga membidik kelompok pekerja sektor informal seperti petani, peternak, pekebun, nelayan, pelajar, ibu rumah tangga, hingga masyarakat yang saat ini tidak memiliki pekerjaan tetap.
Individu dengan tingkat pendidikan dan pendapatan rendah juga masuk dalam jajaran sasaran utama program literasi mendatang.
Guna mencapai target tersebut, OJK telah menyiapkan lima strategi komprehensif yang dirancang untuk memperkuat fondasi keuangan masyarakat.
Strategi pertama adalah perluasan sasaran prioritas guna menyentuh kelompok masyarakat yang selama ini belum terjangkau akses keuangan formal.
Strategi kedua berfokus pada penguatan literasi dan inklusi keuangan sektoral agar pemerataan pemahaman produk jasa keuangan dapat dirasakan secara merata di seluruh sektor.
“Kami akan mendorong pemerataan pemahaman dan penggunaan produk dan layanan keuangan pada seluruh sektor jasa keuangan, khususnya sektor yang tingkat literasi dan inklusi yang masih tidak ada,” kata Kiki.
Strategi ketiga melibatkan integrasi literasi keuangan ke dalam kurikulum pendidikan formal agar perilaku keuangan yang sehat dapat terbentuk sejak usia dini.
Strategi keempat difokuskan pada peningkatan kualitas inklusi keuangan agar masyarakat tidak hanya sekadar memiliki akses, tetapi mampu mengambil keputusan finansial yang tepat sesuai kebutuhan.
Strategi kelima adalah penguatan edukasi keuangan digital serta sistem perlindungan konsumen untuk memitigasi risiko penipuan di era ekonomi digital.
Kiki menambahkan bahwa otoritas akan terus memperkuat infrastruktur digital seperti Learning Management System (LMS), kanal SikapiUangmu, hingga peran Satgas PASTI dan Indonesia Anti-Scam Centre (IASC).
“Kami akan terus memperkuat infrastruktur edukasi keuangan digital yang telah dimiliki OJK,” ujar Kiki.
Langkah ini diharapkan mampu membentengi masyarakat dari kerugian finansial sekaligus menciptakan ekosistem keuangan yang lebih aman dan inklusif.
