Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah bergerak cepat menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang meluas di sejumlah daerah, termasuk di kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur. Menurut dia, situasi di Bromo sudah masuk kategori serius setelah api dilaporkan membakar sekitar 520 hektare lahan dan memaksa seluruh jalur wisata ditutup.
Puan menilai penutupan kawasan menjadi langkah yang tepat agar upaya pemadaman bisa berlangsung lebih leluasa dan risiko terhadap wisatawan dapat ditekan. Ia menyampaikan hal itu dalam keterangan pers, Senin (10/8/2026).
Kebakaran di kawasan Bromo disebut telah berlangsung sejak Senin pekan lalu. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) kemudian menutup total akses wisata dari arah Kabupaten Malang, Lumajang, Pasuruan, dan Probolinggo.
Api hingga kini masih bertahan dan membakar vegetasi kering di sejumlah titik. Medan yang sulit dijangkau ikut menyulitkan proses pemadaman di lapangan.
Menanggapi kondisi tersebut, Puan meminta pemerintah memastikan penanganan karhutla di Bromo berada di bawah satu komando yang kuat. Ia juga menekankan perlunya dukungan personel dan peralatan yang memadai.
“Pengawasan terhadap seluruh titik rawan juga harus diperketat agar api yang sudah dikendalikan tidak muncul lagi atau menyebar ke wilayah lain. Prioritasnya jelas: padamkan api secepat mungkin, cegah kerusakan meluas, dan lindungi masyarakat sekitar,” ujar Puan.
Ia menambahkan, pemadaman darat maupun udara harus didasarkan pada pemetaan pergerakan api, arah angin, sebaran vegetasi kering, dan area yang memiliki nilai ekologis tinggi. Di saat yang sama, kualitas udara serta potensi penyebaran asap ke permukiman juga perlu terus dipantau.
Puan juga meminta pemerintah menyiapkan peta kerusakan yang jelas, mulai dari vegetasi, habitat satwa, kondisi tanah, daerah tangkapan air, hingga area yang rawan erosi dan degradasi lanjutan. Menurut dia, pemulihan Bromo tidak cukup hanya dengan menanam ulang pohon.
“Kawasan yang terbakar harus dibagi berdasarkan tingkat kerusakannya, lalu diberi intervensi pemulihan yang berbeda. Regenerasi vegetasi asli dan pemulihan fungsi ekologis harus jadi fokus,” katanya.
Di sisi lain, Puan mengingatkan bahwa penutupan total Bromo juga membawa konsekuensi ekonomi yang tidak kecil. Sebagai destinasi unggulan, kawasan itu menopang banyak sumber penghidupan warga.
“Bromo adalah ekosistem ekonomi bagi masyarakat yang bergantung pada jip wisata, homestay, penginapan, perdagangan, kuliner, pemandu wisata, transportasi, hingga usaha kecil di desa-desa penyangga,” ujarnya.
Karena itu, ia meminta pemerintah segera menghitung dampak ekonomi penutupan kawasan terhadap rumah tangga dan pelaku usaha lokal. Jika penutupan berlangsung lama, kata dia, bantuan harus diarahkan secara tepat kepada warga yang benar-benar kehilangan pendapatan.
“Jangan sampai masyarakat yang selama ini menjaga dan menopang pariwisata Bromo justru menjadi pihak yang paling berat menanggung beban ekonomi dari bencana ini,” tutur Puan.
Untuk jangka panjang, ia mendorong kebakaran di Bromo dijadikan pelajaran untuk membangun standar ketahanan kawasan wisata alam strategis nasional. Puan menilai taman nasional seperti Bromo harus memiliki peta risiko kebakaran yang menyeluruh hingga ke level paling kecil.
Ia merinci, pemetaan itu mencakup kondisi tapak, ketersediaan sumber air pemadaman sepanjang musim rawan, sistem deteksi dini, personel siaga, batas aktivitas berdasarkan tingkat bahaya, serta protokol perlindungan ekonomi masyarakat saat destinasi ditutup.
“Menangani kebakaran di Bromo tidak cukup hanya memadamkan api lalu membuka wisata kembali. Negara harus memastikan tiga pemulihan berjalan bersamaan: api benar-benar terkendali, ekosistem yang rusak dipulihkan, dan penghidupan warga sekitar dilindungi,” tegasnya.
Puan juga meminta pemerintah memberi perhatian pada karhutla di wilayah lain, termasuk taman nasional dan kawasan hutan yang tengah terbakar. Ia menegaskan keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama.
Pernyataan itu disampaikan Puan menanggapi karhutla di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, yang terus meluas dan nyaris mendekati permukiman warga. Kencangnya angin di lokasi membuat api di lahan gambut cepat menjalar.
Hingga Jumat (7/8), luas lahan yang terdampak karhutla di Palangka Raya mencapai 162,49 hektare. Musim kemarau dan potensi El Nino yang menguat juga diperkirakan meningkatkan risiko kebakaran di Kalimantan Tengah.
Puan menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa karhutla tidak lagi semata-mata persoalan lingkungan.
“Ini bukan lagi persoalan lingkungan, tetapi sudah menjadi ancaman terhadap keselamatan warga, aset, kesehatan, dan keberlanjutan aktivitas ekonomi setempat,” katanya.
Ia menjelaskan, karhutla di lahan gambut memerlukan penanganan khusus karena api bisa merambat ke lapisan bawah tanah dan muncul kembali di titik lain. Yang lebih mengkhawatirkan, kasus karhutla di Kalimantan Tengah disebut bukan peristiwa acak, tetapi ada indikasi kesengajaan.
Menurut Puan, situasi itu membuktikan bahwa penanganan karhutla membutuhkan pendekatan yang sistematis dan berkelanjutan, bukan sekadar operasi pemadaman ketika api sudah membesar.
Karena itu, ia mendorong pemerintah memperkuat strategi pencegahan di wilayah rawan. Pemetaan potensi penjalaran api, kata dia, harus diterjemahkan menjadi tindakan nyata di lapangan agar sumber daya bisa digerakkan lebih awal sebelum api membesar.
Puan juga menekankan pentingnya kesiapsiagaan bencana bagi warga di sekitar wilayah terdampak. Ia mengingatkan bahwa kebakaran besar dapat memunculkan kabut asap yang berbahaya bagi kesehatan dan mengganggu aktivitas masyarakat.
“Pemerintah daerah harus menyiapkan layanan kesehatan dan perlindungan khusus bagi anak-anak, lansia, ibu hamil, serta warga dengan gangguan pernapasan jika kualitas udara memburuk,” ujarnya.
“Keselamatan warga tidak boleh baru diperhatikan ketika api sudah masuk permukiman. Karhutla juga mengganggu aktivitas masyarakat, dan itu harus ikut menjadi perhatian dalam penanganannya,” kata Puan menutup pernyataannya.
