Padang – Pemerintah Kota Padang menargetkan kekurangan 24 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa dipenuhi dalam dua hingga tiga bulan mendatang. Saat ini, 72 SPPG sudah beroperasi di kota tersebut, atau sekitar 75 persen dari target 96 SPPG.
Target itu disampaikan dalam Rapat Evaluasi Pelaksanaan MBG yang dipimpin Wali Kota Padang, Fadly Amran, di Aula Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Aie Pacah, Rabu (17/6/2026). Pertemuan ini menjadi ajang penguatan koordinasi untuk menjaga kualitas layanan sekaligus memastikan program prioritas nasional itu berjalan berkelanjutan di Padang.
Fadly menegaskan, MBG bukan hanya soal menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak dan penerima manfaat lain. Menurut dia, program ini juga harus memberi dampak ekonomi bagi masyarakat.
Ia menilai pelibatan pelaku usaha lokal, petani, nelayan, dan peternak menjadi bagian penting dari rantai pasok pangan MBG. “Program MBG merupakan agenda besar negara. Karena itu, seluruh SPPG dan perangkat daerah harus saling mendukung untuk memastikan pemenuhan gizi anak-anak dan penerima manfaat lainnya melalui layanan yang berkualitas,” kata Fadly.
Dalam rapat itu, Fadly juga meminta seluruh SPPG di Padang bersiap menghadapi sistem penilaian atau grading dari Badan Gizi Nasional (BGN). Ia menekankan bahwa dapur SPPG harus memenuhi standar ketat, mulai dari mutu layanan, kebersihan, keamanan pangan, hingga tata kelola operasional.
Selain itu, ia menginstruksikan Perumda Air Minum bersama organisasi perangkat daerah terkait memastikan seluruh dapur SPPG memiliki akses air bersih. Pengelola yayasan pun diingatkan agar mematuhi aturan pembangunan dan pemanfaatan lahan.
“Saya berharap pembangunan dan pengembangan SPPG berjalan sesuai aturan. Program prioritas tetap harus berjalan, namun keselamatan, ketertiban tata kota, dan kepatuhan terhadap regulasi tidak boleh diabaikan,” ujarnya.
Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang, Alfiadi, yang juga Sekretaris Satgas MBG Kota Padang, menyampaikan evaluasi pelaksanaan program dilakukan secara rutin setiap bulan. Ia mengatakan, Pemko Padang terus mengawal kualitas layanan agar seluruh SPPG di daerah itu menjadi yang terbaik.
“Pemerintah Kota Padang menargetkan kekurangan 24 SPPG dapat terpenuhi dalam dua hingga tiga bulan ke depan. Kita terus mengawal kualitas pelaksanaan MBG. Sesuai arahan Bapak Wali Kota, seluruh SPPG di Kota Padang harus menjadi yang terbaik, sejalan dengan semangat Program Unggulan (Progul) Padang Juara,” kata Alfiadi.
Rapat evaluasi tersebut juga dihadiri Koordinator SPPG Wilayah Kota Padang Utami Yuliani Amir, Kepala Balai PJPH Sumbar Ikrar Abdi, Kepala BPS Kota Padang Dessi Febriyanti, jajaran Asisten Pemko Padang, Direktur Utama Perumda Air Minum Hendra Pebrizal, para kepala OPD, serta perwakilan yayasan mitra SPPG.
