Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan mendesak pemerintah memperluas strategi pemberantasan judi daring dengan tidak berhenti pada pemblokiran situs. Ia menilai langkah paling mendesak justru memutus aliran uang yang menggerakkan jaringan tersebut, terutama setelah pelaku kian banyak memakai QRIS sebagai jalur deposit.
Junico mengatakan pemerintah tak bisa hanya mengandalkan hitung-hitungan jumlah laman yang diblokir. Selama rekening penampung, transaksi digital, dan pinjaman daring ilegal masih dibiarkan, jaringan judi daring akan terus mencari bentuk baru.
“Pemerintah tidak boleh hanya menghitung jumlah situs yang diblokir. Selama aliran dana, rekening penampung, dan pinjaman daring ilegal masih tersedia, jaringan judi daring akan terus berpindah bentuk,” ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (5/8/2026).
Legislator yang akrab disapa Nico itu merujuk temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menunjukkan perubahan pola transaksi mencolok pada triwulan I 2026. Sebanyak 88,6 persen frekuensi deposit judi daring tercatat melalui QRIS, sementara transaksi lewat transfer bank dan dompet digital turun menjadi 11,4 persen.
Menurut dia, pergeseran ini menuntut respons cepat dan terkoordinasi antarinstansi. Ia menyebut Komdigi, PPATK, OJK, Bank Indonesia, Polri, hingga penyelenggara sistem pembayaran perlu bergerak dalam satu pola kerja yang lebih rapat.
Nico juga menyoroti skema deposit bernilai sangat kecil yang kini ditawarkan bandar judi daring. Dengan setoran mulai Rp5.000, akses ke praktik tersebut menjadi jauh lebih mudah dan berisiko menjangkau kelompok rentan, termasuk anak-anak.
“Apalagi ada temuan bandar judi daring kini menawarkan deposit mulai Rp5.000 melalui QRIS. Ini sangat membahayakan karena bisa menyasar anak-anak,” katanya.
Ia menilai nominal yang rendah dapat menurunkan rasa takut masyarakat untuk mencoba judi daring. Namun, transaksi kecil yang diulang terus-menerus justru bisa menggerus kebutuhan dasar keluarga.
“Deposit Rp5.000 mungkin terlihat kecil. Namun, jika dilakukan berkali-kali setiap hari, uang untuk makan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan keluarga dapat habis tanpa terasa,” tegas politisi PDI Perjuangan itu.
Data PPATK menunjukkan perputaran dana judi daring sepanjang 2025 mencapai Rp286,84 triliun dari 422,1 juta transaksi. Pada triwulan I 2026, perputaran dana tercatat Rp40,3 triliun, dengan nilai deposit Rp10,59 triliun.
Meski nilai perputaran tahunan disebut menurun dibanding 2024, Nico menilai angka itu tidak boleh membuat pemerintah merasa situasi sudah terkendali. Menurut dia, melonjaknya frekuensi transaksi justru menunjukkan akses masyarakat terhadap perjudian daring semakin luas.
“Turunnya nilai perputaran tahunan tidak boleh membuat pemerintah merasa persoalan telah selesai. Ketika frekuensi transaksi justru melonjak dan nominal deposit semakin kecil, berarti akses judi daring semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat,” ujarnya.
Ia turut menyinggung data Komdigi yang mencatat hampir 200 ribu anak Indonesia telah terpapar judi daring. Dari jumlah itu, sekitar 80 ribu anak berusia di bawah 10 tahun. Bagi Nico, fakta tersebut menandakan judi daring telah berubah menjadi ancaman sosial yang mengganggu masa depan generasi muda, bukan sekadar pelanggaran hukum.
Karena itu, ia mendorong pemerintah membangun pertukaran data lintas lembaga secara real time, memperketat verifikasi merchant penerima QRIS, serta meningkatkan deteksi transaksi mencurigakan. Pemerintah juga diminta menindak rekening penampung, bandar, dan jaringan pinjaman daring ilegal yang menopang ekosistem perjudian.
“Pemerintah juga harus memutus keterkaitan antara judi daring dan pinjaman daring ilegal dengan menindak bandar, memblokir rekening penampung, menghentikan promosi, serta melacak aset dan praktik jual beli rekening,” kata Nico.
Di sisi lain, ia mengapresiasi langkah Komdigi yang telah memutus akses terhadap 3,7 juta situs dan konten judi daring sejak Oktober 2024. Meski begitu, ia menekankan pemberantasan tidak akan efektif bila negara hanya mengandalkan pemblokiran situs.
“Negara harus hadir sebelum rekening masyarakat terkuras dan keluarga terjerat utang, bukan setelah kerusakan terjadi. Yang harus diputus bukan hanya situsnya, melainkan aliran dana dan seluruh ekosistem kejahatannya,” pungkasnya.
