JAKARTA – Pemerintah Indonesia menegaskan tidak memiliki komitmen untuk membayar iuran sebesar US$ 1 miliar atau setara dengan Rp 17,14 triliun kepada *Board of Peace* (BoP). Dewan Perdamaian tersebut merupakan lembaga yang bertugas mengawal transisi dan rekonstruksi di Jalur Gaza.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa posisi pemerintah hingga saat ini tetap konsisten, yakni hanya berkomitmen mengirimkan pasukan untuk misi perdamaian, bukan memberikan kontribusi dana.
“Presiden selalu bilang: tidak, kita belum ada komitmen bayar. Dari pertama kita komit kirim pasukan, ya, kita komit kirim pasukan, tapi tidak ada komitmen bayar,” ujar Purbaya di Jakarta Pusat, Selasa, 21 April 2026.
Purbaya menambahkan, dirinya tidak pernah menerima instruksi dari Presiden Prabowo Subianto untuk menyiapkan anggaran terkait iuran tersebut. Ia juga menekankan keberatannya jika dana negara dialokasikan untuk kepentingan yang berkaitan dengan Israel, seraya menegaskan bahwa sikap pemerintah tidak berubah.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga telah membantah rumor yang menyebut Indonesia menjanjikan iuran senilai US$ 1 miliar kepada lembaga yang disebut digagas oleh Presiden Donald Trump tersebut.
Menurut Prabowo, keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian hanya sebatas pengiriman prajurit melalui Pasukan Stabilisasi Internasional. Penegasan ini disampaikan Prabowo di kediamannya di Hambalang, Bogor, pada 17–18 Maret 2026 lalu.
“Kami tidak pernah mengatakan bahwa kami mau ikut iuran US$ 1 miliar,” tegas Prabowo dalam wawancara yang dirilis Sekretariat Presiden, Minggu, 22 Maret 2026.
Sebagai bukti penguatan posisi tersebut, Prabowo menyoroti absennya Indonesia dalam pertemuan *funding donors* di Washington D.C. pada 19 Februari 2026. Hal tersebut menjadi indikator kuat bahwa Indonesia tidak terlibat dalam komitmen pendanaan awal, melainkan hanya berfokus pada kesiapan personel militer sesuai dengan kebutuhan lapangan.
