Jakarta – Kementerian Keuangan menegaskan kesiapan dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional, bahkan di tengah gejolak bencana alam. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi pada triwulan keempat tahun ini tetap akan melampaui 5,5 persen, meskipun tiga provinsi di Sumatera dilanda banjir serius pada akhir November.
Purbaya mengakui bahwa musibah banjir yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tersebut akan sedikit memengaruhi laju pertumbuhan pada Triwulan IV-2025. Namun, ia menekankan dampak tersebut tidak akan memperlambat secara signifikan. Menurutnya, upaya perbaikan infrastruktur dan fasilitas yang rusak pascabanjir justru berpotensi mendorong aktivitas ekonomi.
Sebelumnya, Menteri Purbaya sempat memperkirakan pertumbuhan ekonomi di kuartal terakhir tahun ini berada di rentang 5,7 persen. Ia tidak menampik kemungkinan adanya dampak dari banjir Sumatera terhadap target tersebut, namun tetap optimis. “Kemungkinan selalu ada, cuma berapa persen? Saya pikir (pertumbuhan ekonomi) masih akan di atas 5,5 persen,” jelasnya usai rapat dengan Komisi XI DPR, Kamis (4/12/2025).
Untuk memastikan stabilitas, Kementerian Keuangan terus memonitor kondisi keuangan di sistem finansial. Purbaya juga telah menggelontorkan dana sebesar Rp 200 triliun dan Rp 76 triliun ke bank konvensional. Ia menyatakan kesiapan untuk menambah lagi dana ke perbankan jika diperlukan, sebagai upaya mendorong roda perekonomian.
Pentingnya menjaga stabilitas di Sumatera tidak lepas dari kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi di Pulau Sumatera pada kuartal ketiga lalu tumbuh 4,9 persen. Pulau ini merupakan penyumbang terbesar kedua struktur produk domestik bruto (PDB) nasional, setelah Pulau Jawa, dengan kontribusi sebesar 22,42 persen.
Di sisi legislatif, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun turut menyoroti urgensi percepatan pemulihan ekonomi di wilayah Sumatera pascabencana banjir. Ia menekankan pentingnya langkah-langkah konkret untuk mencegah dampak krisis yang berkepanjangan terhadap kesejahteraan masyarakat dan stabilitas perekonomian daerah.
Misbakhun menegaskan bahwa pemulihan pascabencana harus melampaui sekadar rekonstruksi fisik. “Pemulihan tidak bisa hanya terbatas pada rekonstruksi fisik bangunan, tapi harus menyentuh langsung pada upaya menghidupkan kembali jantung perekonomian rakyat,” ujarnya. Ia memastikan Komisi XI DPR RI akan mengawasi secara ketat realisasi anggaran dan program pemulihan di wilayah Sumatera.
Selain itu, Misbakhun juga meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan perbankan untuk segera mengkaji kemungkinan penerapan relaksasi kredit atau restrukturisasi utang bagi para debitur yang terdampak langsung oleh bencana di Sumatera, demi meringankan beban mereka.
