IDCloudHost | SSD Cloud Hosting Indonesia
News

Prabowo Bahas Fenomena Deep State dalam Pidato Resmi di DPR

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyoroti fenomena *deep state* atau “negara dalam negara” yang disinyalir menjadi penghambat kinerja birokrasi di Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jakarta, Rabu, 20 Mei 2026.

Prabowo menegaskan bahwa oknum birokrat nakal yang merasa kebal hukum harus segera ditindak. Meski mengakui masih banyak aparatur sipil negara (ASN) yang berintegritas, ia mengibaratkan segelintir oknum tersebut sebagai “nila setitik yang merusak susu sebelanga”.

Menurut Prabowo, aktor *deep state* sering kali memanfaatkan posisi mereka yang tetap bertahan di birokrasi meskipun presiden dan menteri silih berganti. Ia mencontohkan taktik licik oknum tersebut yang kerap memanipulasi para menteri untuk menandatangani kebijakan yang menguntungkan pihak tertentu.

“Mereka sering menunggu menteri lelah untuk meminta tanda tangan kebijakan. Biasanya mereka datang pada pukul 17.30 saat menteri sudah capek,” ujar Prabowo di hadapan peserta rapat.

Tak hanya itu, Prabowo juga menyoroti kebiasaan birokrat yang gemar mempersulit prosedur. Ia mencatat, saat pemerintah pusat berupaya menyederhanakan perizinan, oknum justru menciptakan aturan teknis tambahan yang membuat iklim usaha menjadi semakin rumit.

Tanggapan BPS Terkait Perbedaan Data Garis Kemiskinan Bank Dunia

Menanggapi hal tersebut, Prabowo memerintahkan seluruh menteri dalam kabinetnya untuk lebih waspada dan menertibkan jajaran birokrasi di bawahnya. Ia menekankan bahwa pengalaman panjang yang dimiliki oknum-oknum tersebut harus diawasi dengan ketat agar tidak menyalahgunakan wewenang.

Kehadiran Prabowo dalam rapat paripurna ini bertujuan untuk menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF). Prabowo mencatatkan sejarah sebagai Presiden ke-8 RI pertama yang memaparkan KEM-PPKF secara langsung di hadapan parlemen.

Isu mengenai gangguan aktor *deep state* ini bukanlah kali pertama disinggung oleh Prabowo. Sebelumnya, ia sempat membahas ancaman serupa dalam sebuah diskusi bersama jurnalis dan pengamat pada 17 Maret 2026 lalu.

Komentar

Berita Populer

01

Daftar Saham Baru Indeks KOMPAS100 dan Rekomendasi Analis Agustus 2026

02

UMK 2026: Daftar Lengkap Wilayah dengan UMK Tertinggi & Terendah

03

YLKI Soroti Pemblokiran Rekening Bank Mandiri dan Ingatkan Hak Nasabah

04

Cara Mudah Beli Paket Data Semua Operator Lewat Aplikasi GoPay

05

Proyeksi Kinerja ANTM Tetap Kuat di Tengah Bayang Risiko Regulasi

06

DPRD Sumbar Desak Perbaikan Jalan Payakumbuh-Lintau Lanjut 2026

07

HUT ke-81 RI, Paspampres kerahkan 1.147 personel dan alusista amankan VVIP

08

Kementerian Lingkungan Hidup Menanti Hasil Lab Cisadane, Pastikan Kualitas Air

Berita Terbaru