Jakarta – Perpemindo mendesak pemerintah membuka kembali penempatan pekerja migran Indonesia ke Arab Saudi dengan menyoroti hambatan regulasi yang dinilai masih menghambat perusahaan penempatan.
Sekretaris Jenderal Perpemindo, Judi Panca Nugroho, mengatakan masalah utama yang mengganggu penempatan PMI adalah legalisasi dan tumpang tindih aturan yang membuat P3MI sulit bergerak. Ia menyampaikan hal itu kepada Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV KSP, Bodro Pambuditomo.
“Legalisasi dan tumpang tindihnya regulasi mengakibatkan keterlambatan dan hambatan bagi P3MI melakukan penempatan ke Arab Saudi,” kata Judi dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis, 25 Juni 2026.
Judi mengingatkan, jika kondisi itu terus dibiarkan, penempatan PMI nonprosedural ke Arab Saudi berpotensi semakin meluas. Ia juga menilai skema penempatan secara perseorangan kini makin banyak muncul.
Sebagai jalan keluar, Perpemindo bersama empat asosiasi P3MI lain dan KADIN disebut telah menyepakati dorongan agar penempatan ke syarikah berbadan hukum di Arab Saudi segera dibuka. Menurut Judi, langkah itu sejalan dengan Peraturan Menteri Nomor 02 Tahun 2026 yang mendukung penerbitan job order dan Surat Izin Pengerjaan (SIP) bagi pekerja migran.
Ia juga meminta Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) meninjau ulang Technical Agreement antara Indonesia dan Arab Saudi agar target penempatan di era pemerintahan Prabowo-Gibran bisa segera tercapai.
Judi mengingatkan pula bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberi restu atas penempatan PMI ke Arab Saudi sejak Maret 2025. Ia menyebut, presiden bahkan telah memberi target kepada KP2MI tahun lalu untuk mendongkrak perekonomian lewat devisa.
“Perlu diingat, PMI merupakan penyumbang devisa tertinggi setelah migas,” ujarnya.
Ia menambahkan, Komisi IX DPR RI dalam rapat dengar pendapat dengan KP2MI juga telah meminta kementerian tersebut segera melakukan nota kesepahaman dengan pihak Arab Saudi, dalam hal ini syarikah berbadan hukum.
Karena itu, kata Judi, jajaran DPP Perpemindo mendatangi Kantor Staf Presiden untuk menyampaikan persoalan yang ada sekaligus meminta arahan. Langkah tersebut, menurutnya, diharapkan dapat membantu mendorong perekonomian nasional.
Pembukaan kembali penempatan PMI ke Arab Saudi, lanjut Judi, juga menjadi salah satu solusi di tengah perang AS, Israel, dan Iran yang membuat pasokan sumber daya migas tidak menentu.
Wakil Ketua Umum Timur Tengah Perpemindo, Anggi Muhammad Nur, menambahkan bahwa perlindungan pekerja migran harus menjadi perhatian utama dalam setiap kebijakan penempatan. Ia juga mendesak agar pelaksana penempatan segera diberlakukan dan dimasukkan ke dalam SISKOP2MI.
“Ada dua poin yang kami anggap penting. Pertama soal pelindungan PMI dan kedua dana pelindungan,” kata Anggi.
Ia menegaskan Perpemindo tidak hanya memikirkan penempatan dari hulu ke hilir, tetapi juga menaruh perhatian pada perlindungan PMI sejak proses awal hingga mereka bekerja di Arab Saudi, termasuk soal dana pelindungan.
Anggi mengatakan, Perpemindo bersama P3MI lain akan berupaya menyisihkan dana masing-masing untuk mendukung badan khusus atau kantor perwakilan yang menangani persoalan PMI.
Karena itu, Perpemindo mengusulkan pembentukan badan khusus atau kantor perwakilan di luar negeri yang bersifat mandiri untuk membantu pekerja migran. Lembaga tersebut, menurut Anggi, dapat melibatkan sejumlah NGO yang benar-benar fokus pada perlindungan PMI.
“Badan khusus atau kantor perwakilan ini menjadi jembatan untuk mengatasi permasalahan PMI. Tentunya tetap bersinergi dengan pemerintah,” ujarnya.
