Jakarta, Gonesia.com – Pemerintah tengah merancang transformasi sistem penyaluran bantuan sosial dengan menerapkan mekanisme transfer tunai langsung yang dilengkapi teknologi verifikasi wajah guna menjamin ketepatan sasaran.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa rencana uji coba skema baru ini dijadwalkan akan mulai dilaksanakan pada kuartal I hingga kuartal II tahun 2027 mendatang.
Langkah ini diambil untuk meminimalisir kebocoran anggaran dan memastikan bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang memenuhi kriteria kelayakan secara akurat.
Pemerintah berencana menerapkan sistem pengawasan penggunaan dana untuk memastikan bantuan sosial tidak disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak produktif atau dilarang.
“Mungkin pakai kupon, supaya penggunaannya benar. Tidak boleh untuk judol, minuman keras, tapi mungkin telur, ayam, dan sebagainya,” ujar Luhut di Jakarta seperti dikutip dari Antara, Sabtu (5/9).
Ia menjelaskan bahwa setiap keluarga penerima manfaat berpotensi mendapatkan bantuan tahunan dengan estimasi nilai mencapai Rp 5,4 juta.
Angka tersebut merupakan akumulasi dari berbagai kategori bantuan yang disesuaikan dengan kondisi spesifik setiap keluarga penerima.
Besaran alokasi dana bantuan ini masih bersifat fleksibel dan akan sangat bergantung pada keputusan akhir Presiden Prabowo Subianto.
Pemerintah bahkan sedang melakukan kalkulasi mendalam terkait potensi penghematan anggaran yang bisa mencapai angka Rp 1.200 triliun melalui efisiensi sistem baru tersebut.
Saat ini, tim perlindungan sosial sedang mematangkan uji coba penyaluran yang mengintegrasikan Program Keluarga Harapan (PKH) serta Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
Program PKH sendiri merupakan bantuan sosial bersyarat yang nominalnya ditentukan berdasarkan komponen keluarga, seperti ibu hamil, anak usia dini, hingga lansia dan penyandang disabilitas.
Sementara itu, program BPNT atau sembako kini mulai diarahkan pada mekanisme transfer tunai dengan nilai tertentu bagi setiap Keluarga Penerima Manfaat.
Untuk kategori ibu hamil dan anak usia dini, besaran bantuan mencapai Rp 3 juta per tahun, sedangkan siswa SD mendapatkan Rp 900 ribu per tahun.
Siswa jenjang SMP dan SMA, serta kelompok lansia dan penyandang disabilitas berat, masing-masing menerima alokasi nominal per tahap yang telah ditetapkan.
Sistem digital yang sedang dikembangkan ini akan terintegrasi langsung dengan database Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.
Penggunaan teknologi face recognition atau pengenalan wajah menjadi garda terdepan untuk memverifikasi identitas penerima bantuan secara real-time.
Mekanisme sanggah juga akan disediakan bagi masyarakat yang merasa berhak menerima bantuan namun belum terdaftar dalam sistem.
“Jadi akan targeted dan akan membuat keadilan. Sekarang kan banyak yang tidak berhak menerima. Tetapi yang berhak, banyak juga yang tidak menerima,” kata Luhut.
Pengembangan infrastruktur teknologi ini dilakukan secara bertahap agar pemerintah memiliki ruang evaluasi yang cukup sebelum implementasi skala nasional dimulai.
Pemerintah berharap integrasi data yang lebih ketat dapat menciptakan rasa keadilan sosial yang lebih merata bagi seluruh lapisan masyarakat.
