JAKARTA, Gonesia.com – Pemerintah Indonesia bersiap merombak total mekanisme distribusi bantuan sosial dengan mengadopsi sistem transfer tunai yang dipadukan dengan teknologi pengawasan penggunaan dana mulai awal tahun 2027.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa uji coba skema baru ini dijadwalkan berlangsung pada kuartal pertama hingga kedua tahun depan.
Langkah ini diambil pemerintah untuk menjawab tantangan ketepatan sasaran distribusi bantuan yang selama ini masih menjadi kendala dalam program kesejahteraan sosial nasional.
“Kami merencanakan akhir tahun ini mesti selesai semua itu. Awal tahun depan, kuartal 1-2 kita akan uji coba,” kata Luhut di Jakarta, Sabtu (5/9).
Pemerintah saat ini tengah menggodok sistem verifikasi yang memanfaatkan integrasi data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.
Teknologi pengenalan wajah atau face recognition akan menjadi instrumen utama dalam proses validasi data untuk meminimalisasi potensi kebocoran anggaran.
Sistem ini dirancang agar setiap penerima bantuan dapat teridentifikasi secara akurat sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Masyarakat yang merasa memenuhi syarat namun belum terdata dalam sistem nantinya diberikan ruang untuk melakukan sanggahan secara formal.
“Jadi akan targeted dan akan membuat keadilan. Sekarang kan banyak yang tidak berhak menerima. Tetapi yang berhak, banyak juga yang tidak menerima,” ujarnya.
Meskipun skema penyaluran akan menggunakan sistem transfer tunai, pemerintah tetap menerapkan pengawasan ketat terhadap peruntukan dana tersebut.
Luhut mengungkapkan opsi penggunaan kupon digital atau mekanisme serupa sedang dikaji agar dana bantuan tidak disalahgunakan untuk konsumsi yang tidak produktif.
Ia menegaskan bahwa bantuan tunai tersebut harus dialokasikan untuk kebutuhan pokok seperti pemenuhan gizi keluarga.
“Bansos itu nanti pada ujungnya akan kita berikan cash. Mungkin pakai kupon, supaya penggunaannya benar. Tidak boleh untuk judol, minuman keras, tapi mungkin telur, ayam, dan sebagainya,” lanjutnya.
Terkait nilai bantuan, pemerintah sedang melakukan kalkulasi mendalam yang mencapai angka sekitar Rp 5,4 juta per keluarga.
Keputusan final mengenai besaran nominal bantuan tersebut nantinya akan diserahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo Subianto.
Pemerintah optimistis bahwa efisiensi anggaran melalui sistem digital ini dapat menghasilkan penghematan yang signifikan bagi kas negara.
“Nanti tergantung Presiden, kalau kelihatan nanti karena penghematan kami hitung, bisa Rp 1.200 triliun,” ujarnya.
Proses pengembangan infrastruktur digital ini akan dilakukan secara bertahap guna memastikan evaluasi menyeluruh sebelum diterapkan secara nasional.
Pemerintah berharap integrasi data yang lebih baik akan menciptakan sistem jaring pengaman sosial yang lebih inklusif dan akuntabel di masa depan.
