Tangerang, Banten – Wacana pemberian insentif untuk industri otomotif pada tahun 2026 menjadi sorotan, memicu perbedaan pandangan di lingkaran pemerintahan. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita secara tegas menyatakan insentif ini sebagai sebuah keharusan, sementara Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto justru berpandangan industri tersebut sudah cukup kuat dan tak memerlukan stimulus tambahan. Keduanya mengonfirmasi bahwa kajian mengenai insentif tersebut masih berlangsung.
Agus Gumiwang menekankan pentingnya insentif karena sektor otomotif dinilai sangat strategis dan vital bagi perekonomian nasional. Menurutnya, dalam Strategi Baru Industrialisasi Nasional (SBIN), sektor ini menunjukkan keterkaitan ke belakang dan ke depan (backward linkage forward linkage) paling besar di industri manufaktur. Pernyataan ini disampaikan Agus Gumiwang di Tangerang pada 26 November 2025.
Di sisi lain, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menilai kinerja industri otomotif nasional saat ini sudah cukup matang, sehingga tidak lagi memerlukan dorongan subsidi atau rangsangan khusus dari pemerintah. “Insentif tahun depan tidak ada, karena industrinya sudah cukup kuat,” ujarnya di lokasi yang sama. Meskipun demikian, Airlangga tidak menampik bahwa insentif tersebut memang sedang dikaji, namun belum ada keputusan final.
Sebelumnya, pemerintah telah menggelontorkan berbagai stimulus bagi industri otomotif sepanjang tahun 2025. Di antaranya meliputi insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) bagi kendaraan listrik (EV) sebesar 10 persen untuk EV roda empat dan bus tertentu dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 40 persen. Insentif serupa sebesar 5 persen juga diberikan untuk EV bus dengan TKDN minimal 20 persen hingga kurang dari 40 persen.
Selain itu, terdapat insentif pajak pertambahan nilai barang mewah ditanggung pemerintah (PPnBM DTP) sebesar 100 persen untuk impor kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) roda empat secara utuh (completely built up/CBU) serta penyerahan KBLBB roda empat dari produk dalam negeri (completely knock down/CKD). Insentif PPnBM DTP juga diberikan untuk kendaraan bermotor hibrida sebesar 3 persen, serta pembebasan bea masuk EV CBU sebesar 0 persen.
Data dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) menunjukkan bahwa penjualan retail mobil ke konsumen pada Januari hingga Juni 2025 hanya mencapai 390.467 unit. Angka ini lebih rendah 9,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Sementara itu, penjualan *wholesale* (dari distributor ke dealer) menyusut 8,6 persen menjadi 374.740 unit, dari sebelumnya 410.020 unit.
