JAKARTA – Nilai tukar rupiah yang kini menembus level Rp17.700 per dolar AS memicu perdebatan mengenai relevansi langkah pemulihan ekonomi era Presiden B.J. Habibie. Meski pemerintahan Habibie berhasil membawa Indonesia keluar dari krisis moneter 1998 dengan menstabilkan rupiah ke kisaran Rp6.500, para ekonom menilai tantangan yang dihadapi saat ini jauh lebih kompleks dan bersifat struktural.
Data Bloomberg mencatat rupiah melemah 0,28 persen ke level Rp17.717 per dolar AS pada penutupan pekan ini. Sepanjang tahun 2025, mata uang Garuda telah terdepresiasi sebesar 6,22 persen, dan kehilangan lebih dari 14 persen nilainya sejak pemerintahan Presiden Prabowo dimulai pada Oktober 2024. Hingga kini, intervensi Bank Indonesia (BI) melalui kenaikan suku bunga acuan dinilai belum mampu memberikan dorongan signifikan bagi penguatan nilai tukar.
Anggota Aliansi Ekonom Indonesia, Dwiwulan, menjelaskan bahwa pelemahan rupiah kali ini berbeda dengan krisis 1998. Jika pada 1998 krisis dipicu oleh gejolak finansial Asia yang bersifat regional, saat ini rupiah justru melemah saat mata uang negara berkembang lainnya cenderung stabil.
“Resep pemulihan rupiah sekarang jauh lebih panjang dan rumit dibanding era Pak Habibie. Isu yang dihadapi saat ini mencakup persoalan struktural domestik yang membuat investor enggan memegang aset dalam mata uang kita,” ujar Wulan dalam diskusi di Jakarta.
Ekonom Indef sekaligus Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini, menambahkan bahwa keberhasilan Habibie kala itu bersandar pada pemulihan kepercayaan publik melalui reformasi institusional dan demokratisasi. Habibie sukses melakukan langkah krusial seperti restrukturisasi perbankan, pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), hingga memperkuat independensi BI melalui UU No. 23 Tahun 1999.
Saat ini, persoalan struktural dinilai menjadi hambatan utama. Wulan menyoroti ketimpangan (*mismatch*) antara tabungan domestik dengan kebutuhan investasi jangka panjang. Ketergantungan pada pembiayaan luar negeri serta ekonomi yang masih sangat bergantung pada belanja pemerintah membuat investor ragu terhadap keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Di sisi lain, upaya BI menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin menjadi 5,25 persen dianggap memiliki efek samping. Kebijakan ini berisiko meningkatkan biaya modal bagi dunia usaha di tengah perlambatan permintaan. Sementara itu, intervensi pasar valas yang dilakukan BI berpotensi memicu inflasi jika tidak dibarengi dengan kebijakan fiskal yang disiplin.
Wulan menegaskan bahwa solusi jangka panjang harus menyentuh akar permasalahan, termasuk reformasi kelembagaan untuk mengembalikan independensi penuh Bank Indonesia. Menurutnya, pengaruh kepentingan politik yang mulai masuk ke sektor moneter, seperti kebijakan *burden sharing* yang masih berlanjut, perlu segera diakhiri demi mengembalikan kepercayaan pasar.
