JAKARTA – Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tercatat mencapai Rp 164,4 triliun hingga April 2026. Angka ini memang menyusut dibandingkan posisi bulan sebelumnya yang sempat menyentuh Rp 240,1 triliun.
Meski demikian, Ekonom Vid Adrison memberikan peringatan keras bahwa kondisi fiskal Indonesia masih rentan. Ia menilai defisit berisiko membengkak hingga melampaui batas aman 3% jika pemerintah terus bersikap menyangkal terhadap tantangan ekonomi yang ada.
Menurut Vid, respons pemerintah menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Ia menekankan bahwa kepercayaan investor sangat bergantung pada pengakuan jujur pemerintah atas kondisi domestik.
“Jika investor percaya dengan fundamental perekonomian, mereka tidak akan khawatir untuk menempatkan asetnya dalam mata uang tersebut,” ujar Vid usai diskusi terbuka Aliansi Ekonom Indonesia di Jakarta, Sabtu (23/5).
Vid menambahkan, kepercayaan investor hanya bisa dibentuk melalui catatan kinerja pemerintah yang solid. Kinerja yang terukur akan membangun ekspektasi positif terhadap prospek ekonomi ke depan.
Selain faktor domestik, kondisi global juga menjadi ancaman nyata. Konflik yang terus berlanjut antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran dikhawatirkan memicu lonjakan harga minyak mentah dunia. Hal ini berpotensi membengkakkan beban subsidi energi dalam APBN.
Pemerintah kini berada di posisi sulit. Jika beban kenaikan harga minyak dialihkan ke masyarakat, daya beli publik terancam merosot tajam. Sebaliknya, jika pemerintah memilih mempertahankan subsidi, anggaran di pos lain harus dipangkas.
Salah satu langkah yang mulai dipertimbangkan adalah efisiensi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyatakan rencana penyesuaian anggaran MBG menjadi Rp 268 triliun dari rencana awal Rp 335 triliun.
Angka tersebut sebenarnya sejalan dengan pagu anggaran yang sejak awal dirancang oleh Badan Gizi Nasional untuk tahun 2026. Vid menilai, program MBG sebaiknya difokuskan pada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Dengan begitu, pengeluaran lebih efisien, janji tetap terpenuhi, dan ruang fiskal untuk melayani publik tetap tersedia,” tutupnya.
