Jakarta, Gonesia.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini tengah mendalami laporan dugaan gratifikasi yang menyeret Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, terkait interaksi dengan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby.
Laporan tersebut secara spesifik menyoroti upaya pemberian amplop dari Bupati Kuansing kepada Menteri Kehutanan yang diduga berkaitan dengan pengurusan pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima laporan resmi mengenai penolakan gratifikasi tersebut pada awal pekan ini.
Menurut Budi Prasetyo kepada wartawan, Senin (6/7), “Bahwa pada Jumat (3/7) pekan lalu, Pak Menhut Raja Juli menyampaikan pelaporan penolakan gratifikasi ke KPK.”
Langkah selanjutnya yang akan diambil lembaga antirasuah adalah melakukan serangkaian verifikasi dan analisis mendalam oleh tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik (DGPP) KPK.
Analisis ini juga akan melibatkan koordinasi lintas unit, termasuk dengan tim penyidik yang menangani perkara terkait kawasan hutan.
KPK menegaskan bahwa setiap tahapan penelaahan laporan akan dilakukan secara transparan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Prosedur ini merujuk pada Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2026, yang merupakan pembaruan dari Perkom Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.
Lembaga tersebut berkomitmen untuk memberikan informasi kepada publik mengenai status tindak lanjut dari laporan tersebut di masa mendatang.
“Untuk selanjutnya KPK akan menyampaikan hasilnya, apakah laporan tersebut dapat ditindaklanjuti atau tidak,” tambah Budi.
Di sisi lain, KPK memberikan perhatian khusus pada program prioritas nasional, yakni Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).
Lembaga ini memperingatkan agar proses pelepasan kawasan hutan yang seharusnya ditujukan untuk kesejahteraan petani tidak dikotori oleh praktik korupsi.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan (Plt Dirdik) KPK, Achmad Taufik Husein, memberikan penegasan mengenai status hukum dari pengembalian amplop tersebut.
Ia menekankan bahwa tindakan pengembalian barang yang diduga gratifikasi oleh menteri tidak secara otomatis menggugurkan potensi tindak pidana yang mungkin terjadi.
Seperti yang diucapkan Ahmad Taufik Husein di Gedung KPK, Jakarta, Jumat malam (3/7), “Pengembalian kan tidak menghapus pidana ya.”
Tindakan pengembalian tersebut nantinya akan diintegrasikan ke dalam konstruksi perkara sebagai salah satu fakta hukum dalam rangkaian peristiwa yang sedang diselidiki.
Penyidik akan menelusuri kaitan antara pemberian amplop tersebut dengan proses rekomendasi pelepasan kawasan HPT di Kementerian Kehutanan.
Saat ini, penyidikan masih berada pada fase awal pengumpulan alat bukti dan keterangan saksi-saksi terkait.
KPK meminta masyarakat memberikan waktu bagi tim penyidik untuk bekerja secara komprehensif dalam mengungkap kebenaran materiil dari kasus ini.
“Nanti akan didalami oleh tim penyidik. Ditunggu saja sabar, ini kan baru awal-awal penyidikannya,” ujar Achmad Taufik Husein.
