Jakarta, Gonesia.com – Strategi komunikasi Kabinet Merah Putih di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai masih timpang karena terlalu bergantung pada sosok kepala negara.
Temuan ini diungkapkan oleh lembaga riset Sintesa Strategi Indonesia (SSI) melalui laporan monitoring media yang dirilis pada Sabtu (4/7/2026).
Riset tersebut menyoroti minimnya peran para menteri dalam menjadi penyangga citra positif pemerintah di ruang publik digital.
Data menunjukkan bahwa dari 231,47 juta konten serta 1 juta percakapan di media sosial, porsi pembicaraan yang melibatkan menteri atau Wakil Presiden sangatlah minim.
Kurang dari 20 persen konten yang tersebar di berbagai platform digital secara langsung mengaitkan kebijakan dengan jajaran kabinet.
“Mayoritas kabinet belum menjadi penyangga citra Presiden. Komunikasi pemerintahan masih bertumpu pada figur Presiden,” tulis SSI dalam laporan resminya, Sintesa Strategi Indonesia (4/7/2026).
Penelitian ini mencakup periode pemantauan sejak 5 Juni hingga 2 Juli 2026 dengan melibatkan platform X, Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok.
Metodologi yang digunakan meliputi keyword-based crawling yang kemudian divalidasi menggunakan kecerdasan artifisial untuk memastikan relevansi data.
Akibat dominasi figur Presiden, setiap isu teknis maupun kontroversi kementerian selalu bermuara pada persepsi publik terhadap sosok Prabowo.
Kabinet dinilai belum mampu mengintegrasikan komunikasi kebijakan secara efektif untuk meringankan beban citra yang dipikul oleh Presiden.
Hanya segelintir sosok di kabinet yang mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap persepsi masyarakat di media sosial.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia tercatat sebagai penyumbang sentimen positif tertinggi dengan angka 40,1 persen.
Di sisi lain, Wakil Presiden Gibran Rakabuming justru mencatatkan kontribusi sentimen negatif terbesar dalam riset ini, yakni mencapai 27,1 persen.
Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi M. Qodari dianggap cukup berhasil pada kelompok Tier 2 dengan catatan sentimen positif sebesar 73,3 persen.
Institusi penegak hukum juga menunjukkan performa yang beragam dalam memengaruhi opini publik di ruang siber nasional.
Polri menjadi instansi dengan kontribusi sentimen positif paling kuat, yakni sebesar 72,3 persen.
Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih didominasi oleh percakapan netral dengan angka masing-masing 38,1 persen dan 26,3 persen.
Meskipun komunikasi kabinet belum optimal, persepsi publik terhadap Presiden Prabowo secara keseluruhan masih berada di area positif.
Tingkat sentimen positif terhadap Presiden mencapai 41,5 persen, jauh melampaui sentimen negatif yang berada di angka 13,8 persen.
Namun, sebanyak 44,7 persen percakapan publik masih bersifat netral, sehingga legitimasi penuh belum sepenuhnya diraih di ruang digital.
Dinamika sentimen ini mengalami perubahan signifikan selama satu bulan periode riset berlangsung.
Pada fase awal, sentimen negatif dan netral mendominasi akibat perdebatan RUU Polri dan pembahasan RAPBN di DPR.
Sentimen mulai berbalik stabil ketika pemerintah mulai gencar mempromosikan capaian investasi nasional ke publik.
Puncak sentimen positif tercatat saat Presiden Prabowo menghadiri Pekan Nasional Petani dan Nelayan XVII di Gorontalo.
Kehadiran Presiden dalam agenda produktif tersebut terbukti mampu mendongkrak optimisme publik di media sosial.
Kendati demikian, kritik terhadap gaya komunikasi serta narasi pidato Presiden masih kerap muncul di tengah percakapan warganet.
