Jakarta, Gonesia.com – Absennya perwakilan resmi pemerintah Indonesia dalam prosesi pemakaman Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Khamenei, menuai kritik tajam dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal.
Keputusan pemerintah yang tidak mengirimkan delegasi khusus dinilai mencederai prinsip dasar politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif.
Dino menyatakan keheranannya atas sikap pemerintah yang mengabaikan undangan resmi dari pihak Iran.
“Dengan hormat, saya sungguh heran kenapa Pemerintah Indonesia tidak memenuhi undangan Iran utk mengirim delegasi resmi ke pemakaman almarhum Ayatollah Khamenei yg terbunuh dlm serangan militer ilegal,” ujar Dino melalui pernyataan tertulisnya pada Minggu (5/7).
Menurut informasi yang ia terima, pihak Iran sebenarnya telah berupaya melakukan komunikasi intensif melalui berbagai jalur diplomatik.
Namun, upaya tersebut diklaim tidak mendapatkan respons yang memadai dari otoritas di Jakarta.
“Yg saya dengar, berbagai upaya gigih Iran utk mengundang Pemerintah Indonesia tidak mendapat tanggapan. (Mereka kan juga punya harga diri tidak mungkin mengemis-emis kehadiran kita),” tambah Dino.
Selama prosesi berlangsung, kehadiran Indonesia hanya diwakili oleh Duta Besar RI untuk Iran.
Bagi pihak Iran, kehadiran setingkat duta besar dinilai belum mencerminkan representasi resmi pemerintah pusat.
Dino membandingkan langkah Indonesia dengan negara-negara lain yang mengirim utusan tingkat tinggi.
Negara-negara seperti Arab Saudi, Qatar, Turki, Oman, Pakistan, India, hingga Tiongkok diketahui mengirim delegasi setingkat menteri.
Bahkan, Pakistan dilaporkan mengirimkan langsung kepala negaranya untuk menghadiri pemakaman tersebut.
Ketidakhadiran delegasi Indonesia memicu spekulasi mengenai arah kebijakan politik luar negeri yang selama ini dianut.
Dino mempertanyakan apakah Indonesia mulai kehilangan keberanian dalam bersikap di kancah internasional.
“Apakah ini berarti polugri ‘bebas aktif’ kita mulai luntur krn Indonesia takut/sungkan thdp Amerika?” tanya Dino.
Ia juga menyoroti kemungkinan adanya kendala dalam manajemen sistem birokrasi di Kementerian Luar Negeri.
“Has ‘FEAR’ become a factor in Indonesian foreign policy? Ataukah kekhilafan ini lebih mencerminkan manajemen sistem politik luar negeri yang bermasalah – sebagaimana biasanya, surat undangan macet di berbagai meja dan tidak ada yg berani mengambil keputusan,” ungkapnya.
Dino secara spesifik menyebut bahwa Wakil Menteri Luar Negeri, Anis Matta, seharusnya bisa menjadi delegasi resmi.
Namun, ia menyayangkan agenda perjalanan Anis Matta yang justru lebih memilih kunjungan rutin ke sejumlah negara di Asia Tengah.
“Paling tidak Indonesia bisa mengirim Wamenlu urusan dunia Islam Anis Matta – tapi beliau justru sibuk keliling Asia Tengah utk kunjungan yg sifatnya rutin,” tegasnya.
Hubungan bilateral yang selama ini terjalin harmonis seharusnya menjadi pertimbangan utama pemerintah dalam menentukan posisi diplomatik.
Kehadiran delegasi resmi, menurut Dino, dapat dimaknai sebagai simbol persahabatan dan penegasan sikap terhadap pelanggaran norma internasional.
“Momen persahabatan RI-Iran sekaligus sinyal tegas dari Jakarta bhw aksi pembunuhan Ayatollah Khamenei adalah aksi ilegal yg melanggar hukum dan norma internasional,” papar Dino.
Ia menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya konsistensi dalam menjalankan diplomasi berprinsip.
“Jangan sampai kita selalu lantang bicara bebas aktif, tapi begitu diminta menentukan sikap dlm situasi yg sensitif, kita bersembunyi. Please remember: bebas aktif adalah #diplomasiberprinsip, bukan #diplomasisungkan,” pungkasnya.
