Jakarta – Insiden tabrakan KA Argo Bromo Anggrek dengan Commuter Line di Bekasi Timur memicu desakan keras agar pemerintah segera merombak sistem keselamatan perkeretaapian nasional. Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, menilai peristiwa itu bukan sekadar kecelakaan lalu lintas rel, melainkan alarm adanya persoalan serius dalam tata kelola operasional kereta api di Indonesia.
Zigo menyampaikan pandangan itu setelah mengikuti rapat kerja bersama Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum, dan sejumlah pemangku kepentingan di Jakarta, Kamis (21/5/2026). Ia menegaskan, isu keselamatan transportasi berbasis rel sudah berada pada tahap yang kompleks dan tidak bisa ditangani setengah-setengah.
Menurut dia, kecelakaan bermula dari kendaraan yang mogok di perlintasan sebidang tak resmi. Namun, masalah kecil itu berubah menjadi tragedi besar karena sistem pengendalian perjalanan kereta dan komunikasi antarpihak tak berjalan optimal.
“Insiden ini bukan sekadar faktor teknis, melainkan indikasi kelemahan berlapis. Masalahnya mencakup pengaturan headway, operasional campuran antara KAJJ dan KRL, sistem persinyalan, komunikasi pusat kendali, hingga mitigasi keadaan darurat di lapangan,” kata Zigo.
Ia juga merujuk data Kementerian Perhubungan yang menunjukkan besarnya risiko di jalur rel. Dalam tiga tahun terakhir, tercatat 1.058 kecelakaan di perlintasan sebidang dengan 955 korban jiwa. Dari jumlah itu, sekitar 80 persen terjadi di perlintasan yang tidak dijaga.
Komisi V DPR RI, kata Zigo, mengapresiasi respons cepat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan PT KAI yang telah membatasi kecepatan, melakukan audit keselamatan, serta menutup perlintasan liar. Pemerintah juga disebut sedang menyiapkan pemasangan sistem Automatic Train Protection (ATP) sebagai langkah awal pencegahan.
Meski begitu, ia menilai pekerjaan rumah masih sangat besar. Pemerintah diminta tidak hanya memberi perhatian pada jalur nasional, tetapi juga pada ruas jalan provinsi serta kabupaten/kota yang memiliki banyak perlintasan tanpa pengamanan memadai.
“Diperlukan penguatan integrasi sistem operasi, pengawasan keselamatan yang ketat, serta percepatan pembangunan flyover dan infrastruktur pendukung lainnya agar kecelakaan serupa tidak terulang,” ujarnya.
