Cikarang, Gonesia.com – Peluncuran program Motor Listrik Nasional (Molinas) oleh Presiden Prabowo Subianto di fasilitas PT Ilectra Motor Group, Cikarang, pada Kamis (13/8) lalu, kini menghadapi tantangan besar terkait ketidakpastian skema subsidi yang memicu keraguan pasar.
Ketidakpastian kebijakan ini menyebabkan calon pembeli, seperti Luthfia (26), warga Depok, memilih untuk menunda pembelian dan mempertimbangkan kembali motor konvensional.
Ia mengaku kepada Katadata bahwa dirinya sangat membutuhkan kendaraan baru, namun enggan mengambil keputusan sebelum kepastian subsidi benar-benar terealisasi.
Harga motor listrik yang masih berada di kisaran Rp18 juta hingga Rp35 juta dinilai terlalu tinggi bagi sebagian besar konsumen tanpa adanya intervensi harga dari pemerintah.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini tengah menggodok anggaran Rp3 triliun untuk mensubsidi 1 juta unit sepeda motor.
Ia menambahkan bahwa besaran subsidi per unit direncanakan sebesar Rp3 juta, angka yang lebih rendah dari proyeksi awal pemerintah sebesar Rp5 juta.
Purbaya juga memperkirakan realisasi insentif tahun ini kemungkinan hanya menjangkau 100.000 unit karena kapasitas produksi nasional yang belum memadai.
Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli) Budi Setiyadi menyebutkan bahwa hingga Agustus 2026, penjualan motor listrik hanya mencapai 25.000 unit.
Ia menyatakan bahwa selain harga, faktor garansi, layanan purna jual, dan transparansi kesehatan baterai menjadi kunci utama dalam meningkatkan kepercayaan konsumen serta perusahaan pembiayaan.
Direktur Transformasi Sistem Energi di Institute for Essential Services Reform (IESR), Deon Arinaldo, menilai subsidi Rp3 juta masih terlalu kecil untuk menutup kesenjangan harga di pasar.
Ia mengungkapkan kepada Katadata, Rabu (26/8), bahwa survei lembaganya pada 2023 menunjukkan adanya selisih harga sebesar Rp10 juta dari kemampuan bayar masyarakat Indonesia untuk motor listrik.
Menurutnya, pemerintah perlu mengombinasikan insentif yang lebih besar dengan kebijakan disinsentif, seperti penyesuaian harga BBM, agar adopsi kendaraan listrik mencapai target optimal.
Deon menekankan bahwa insentif seharusnya tidak hanya dipandang sebagai bantuan pembelian, melainkan investasi untuk mengurangi beban impor BBM dan menekan polusi udara jangka panjang.
Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan bahwa program Molinas akan melibatkan industri kecil dan menengah (IKM) untuk memperkuat rantai pasok komponen.
Ia menjelaskan bahwa IKM akan didorong untuk memproduksi komponen yang teknologinya sudah dikuasai, seperti bagian berbasis logam, plastik, jok, hingga sistem kabel.
Laporan dari Rocky Mountain Institute (RMI) menyoroti bahwa hambatan utama lainnya adalah rendahnya keterlibatan bank komersial dalam pembiayaan motor listrik.
RMI mengidentifikasi risiko nilai jual kembali dan ketidakpastian kesehatan baterai sebagai faktor utama yang membuat lembaga pembiayaan cenderung berhati-hati.
Principal RMI Wini Rizkiningayu menegaskan bahwa ekosistem pembiayaan yang lebih matang sangat diperlukan agar konsumen dapat merasakan manfaat ekonomi jangka panjang dari penggunaan motor listrik.
