NGADA, Gonesia.com – Pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri bergerak cepat memulihkan layanan administrasi kependudukan bagi korban gempa di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, Rabu (26/8).
Langkah ini diambil sebagai respons atas instruksi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk memastikan warga yang terdampak bencana mendapatkan kembali hak sipil mereka yang hilang atau rusak akibat guncangan gempa.
Dirjen Dukcapil Kemendagri, Teguh Setyabudi, memimpin langsung misi pemulihan dokumen di wilayah tersebut sejak tiba di Bandara Soa, Kabupaten Ngada.
Ia menegaskan bahwa kehadiran timnya di lapangan bertujuan agar proses rehabilitasi pascabencana tidak terhambat oleh ketiadaan identitas kependudukan warga.
“Bapak Menteri Dalam Negeri memerintahkan kami turun langsung ke lapangan. Gempa ini tidak hanya merusak tempat tinggal, tetapi juga memusnahkan dokumen-dokumen penting seperti KTP elektronik, kartu keluarga, dan akta kelahiran milik warga. Kami membawa peralatan lengkap untuk perekaman dan pencetakan cepat agar warga bisa segera mengurus dokumennya kembali tanpa pungutan biaya,” ujar Teguh Setyabudi dalam keterangannya kepada JPNN.com.
Upaya ini mendapat apresiasi penuh dari Bupati Ngada, Raymundus Bena, yang mengakui urgensi identitas kependudukan dalam proses distribusi bantuan.
Menurutnya, validitas data kependudukan menjadi instrumen krusial bagi warga untuk mengakses berbagai bentuk bantuan logistik serta layanan kesehatan darurat.
Ia menambahkan bahwa peran Dukcapil sangat vital karena dokumen tersebut merupakan syarat mutlak dalam proses rehabilitasi rumah warga yang hancur.
“Kami sangat berterima kasih atas respon cepat dari Ditjen Dukcapil. Di saat warga kami kehilangan tempat tinggal, dokumen kependudukan sering kali ikut tertimbun atau hilang. Padahal, KTP-el dan KK itu menjadi syarat utama bagi warga untuk menerima bantuan logistik, layanan kesehatan, hingga rehabilitasi rumah dari pemerintah,” kata Raymundus.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK), Muhammad Nuh Al Azhar, memaparkan strategi teknis di lapangan.
Ia telah menyerahkan data penduduk berbasis by-name by-address kepada Kepala Dinas Dukcapil setempat sebagai basis data utama pendataan korban.
Pihaknya juga memastikan bahwa layanan pencetakan dokumen kependudukan tetap berjalan normal di tengah situasi darurat pascagempa.
Selain itu, ia memberikan sosialisasi mengenai pemanfaatan teknologi digital melalui Dashboard SIAK untuk memantau dinamika kependudukan secara realtime.
Ia juga mengenalkan aplikasi IKD+ yang memungkinkan petugas melakukan verifikasi identitas, membaca microchip KTP-el, hingga membantu pendataan bayi baru lahir.
“Kami juga memberikan informasi lebih lanjut tentang akses Dashboard SIAK yang secara realtime dapat menyajikan data faktual mengenai kondisi kependudukan yang dinamis di wilayah terdampak. Selain itu, kami menjelaskan kegunaan aplikasi IKD+ yang dimiliki petugas Dukcapil, misalnya untuk mengaktivasi IKD masyarakat, mencari identitas seseorang berdasarkan NIK, membaca microchip yang ada di dalam KTP-el, hingga membantu orangtua dalam pencarian dan penentuan nama unik untuk bayinya,” jelas Muhammad Nuh Al Azhar.
Sinergi antarinstansi pemerintah pusat terus diperkuat untuk menjamin pemulihan pascabencana yang komprehensif bagi masyarakat Flores.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti juga turut meninjau langsung kerusakan sarana pendidikan di Nagekeo guna memastikan keberlanjutan proses belajar mengajar.
Koordinasi lintas sektor kini difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar, mulai dari penyediaan tenda darurat hingga pendampingan psikososial bagi anak-anak korban gempa.
