Jambi, Gonesia.com – Kementerian Kehutanan kini tengah memprioritaskan penindakan hukum terhadap tiga kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di wilayah Jambi.
Langkah tegas ini merupakan bagian dari operasi besar penegakan hukum yang mencakup 42 kasus pelanggaran serupa di seluruh penjuru Indonesia.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan bahwa pihaknya telah menginstruksikan tim penegakan hukum (Gakkum) untuk berkoordinasi intensif dengan Kejaksaan Tinggi setempat.
“Dari tim Gakkum, saat ini di Indonesia ada 42 kasus pelanggaran karhutla, ada tiga kasus dari Jambi yang sedang ditangani tim dan kami sudah minta Kejati terus berkoordinasi untuk mengungkapkan kasus itu,” ujar Raja Juli saat memberikan keterangan pers pada Selasa (25/8).
Ia menekankan bahwa kebijakan ini diambil sebagai bentuk implementasi langsung dari arahan Presiden Prabowo Subianto.
Pemerintah pusat memastikan tidak akan ada perlakuan istimewa bagi pelaku pembakaran lahan, baik dari kalangan individu maupun korporasi.
“Gakkum Kementerian Kehutanan tidak akan pandang pilih dalam menegakkan hukum terkait kasus karhutla di Tanah Air, termasuk di Jambi, baik perorangan maupun perusahaan untuk ditindak sesuai hukum berlaku,” lanjutnya.
Selain aspek hukum, tantangan iklim menjadi perhatian serius bagi pemerintah di sepanjang tahun 2026.
Raja Juli menyoroti intensitas musim kemarau tahun ini yang dinilai sangat ekstrem dan menyerupai kondisi pada 2015 silam.
Ancaman kebakaran hutan kini terfokus di tiga kabupaten di Jambi, yakni Sarolangun, Batang Hari, dan Tebo.
Untuk memitigasi penyebaran titik api, pemerintah berencana mengintegrasikan kekuatan berbagai instansi, mulai dari TNI-Polri, Manggala Agni, BNPB, hingga masyarakat peduli api.
Operasi modifikasi cuaca dijadwalkan akan segera dilaksanakan untuk menekan potensi kebakaran di wilayah terdampak.
Kementerian juga menambah dukungan logistik udara berupa satu unit helikopter water bombing tambahan untuk mempercepat proses pemadaman.
“Ada tambahan satu lagi helikopter water bombing untuk Jambi dalam waktu dekat. Helikopter itu segera digeser ke Jambi,” ujar dia.
Ia pun meminta seluruh pemangku kepentingan untuk menanggalkan ego sektoral dalam menangani ancaman bencana ini.
Kolaborasi lintas lembaga dianggap menjadi kunci utama agar dampak kerusakan lingkungan dapat diminimalisir secara efektif.
Masyarakat diimbau untuk tidak melakukan praktik pembukaan lahan dengan cara membakar karena risiko penyebaran api yang sangat tinggi selama kemarau panjang.
Strategi pemerintah saat ini berjalan pada dua jalur paralel, yakni penegakan hukum yang ketat serta upaya preventif di lapangan.
Pemerintah optimistis bahwa koordinasi yang solid antara pemerintah pusat dan daerah akan memperkuat ketahanan wilayah terhadap ancaman karhutla.
Seluruh jajaran di bawah koordinasi Kementerian Kehutanan kini berada dalam status siaga penuh guna memantau perkembangan titik api di wilayah Jambi.
Langkah ini diharapkan dapat memberikan efek jera sekaligus menjaga stabilitas ekosistem hutan dari ancaman kerusakan permanen akibat kebakaran.
