Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Muh Haris menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus diperlakukan sebagai agenda strategis nasional yang menyasar kelompok paling rentan, mulai dari anak sekolah, balita, ibu hamil, ibu menyusui, santri, hingga penerima manfaat lainnya. Karena itu, ia menekankan setiap persoalan tata kelola wajib dibenahi secara terbuka agar tidak mengganggu tujuan besar program dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Muh Haris menyatakan dukungan penuh terhadap penegakan hukum bila ada pihak yang terbukti menyimpang. Namun, ia menegaskan negara tetap harus menjamin layanan bagi puluhan juta penerima manfaat tidak terhenti.
“Kami mendukung penuh penegakan hukum terhadap siapa pun yang terbukti melakukan penyimpangan. Namun, pada saat yang sama, negara harus memastikan bahwa pelayanan kepada puluhan juta penerima manfaat tetap berjalan dengan baik. Jangan sampai masyarakat menjadi korban akibat lemahnya tata kelola,” ujarnya, Senin, 15 Juni 2026.
Data Badan Gizi Nasional (BGN) yang dipaparkan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IX DPR RI menunjukkan, hingga pertengahan Juni 2026 MBG telah menjangkau 62,48 juta penerima manfaat. Penyaluran itu berlangsung melalui 27.820 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah, dengan dukungan sekitar 1,19 juta relawan dan tenaga pendukung.
Di sisi lain, Komisi IX mencatat sejumlah persoalan yang dinilai tidak bisa diabaikan. Sebanyak 6.067 SPPG pernah dihentikan sementara, dan hingga kini masih ada 1.617 SPPG berstatus suspend.
Kondisi tersebut, kata Muh Haris, memperlihatkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap keamanan pangan, kesiapan sarana dan prasarana, kualitas sumber daya manusia, serta tata kelola mitra pelaksana.
Sorotan lain datang dari realisasi anggaran BGN. Hingga 14 Juni 2026, serapan anggaran telah mencapai Rp98,50 triliun atau 43,95 persen dari pagu. Masih tersisa lebih dari Rp125 triliun yang harus direalisasikan pada semester kedua tahun ini.
Ia menilai percepatan penyerapan dana harus dibarengi pengawasan ketat agar tidak mengorbankan mutu layanan, keamanan pangan, dan akuntabilitas penggunaan uang negara.
Muh Haris juga menyoroti rendahnya layanan untuk kelompok dengan risiko gizi paling tinggi. Berdasarkan data BGN, cakupan bagi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui atau kelompok 3B baru sekitar 16,5 persen dari total penerima manfaat.
Bahkan, layanan bagi ibu hamil baru mencapai 29,94 persen. Sementara itu, program untuk anak-anak Sekolah Luar Biasa (SLB) masih belum terealisasi.
“Kelompok yang paling membutuhkan justru harus menjadi prioritas utama. Pencegahan stunting tidak cukup dilakukan melalui perluasan jumlah penerima manfaat semata, tetapi harus memastikan kelompok rentan benar-benar memperoleh akses yang memadai terhadap makanan bergizi,” katanya.
Menurut dia, keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari jumlah dapur yang berdiri, banyaknya penerima manfaat, atau besaran anggaran yang terserap. Ukuran yang sesungguhnya adalah peningkatan kualitas gizi masyarakat, penurunan stunting, terjaminnya keamanan pangan, serta efek ekonomi bagi petani, peternak, nelayan, UMKM, koperasi, dan pelaku usaha lokal.
Karena itu, Komisi IX DPR RI mendorong pemerintah melakukan audit menyeluruh atas tata kelola program. Langkah lain yang diminta adalah memperkuat pengawasan keamanan pangan, membuka transparansi rantai pasok dan pemasok, memperbaiki sistem pelaporan publik, serta memastikan perlindungan yang layak bagi lebih dari satu juta relawan dan tenaga pendukung.
Muh Haris mengingatkan, target MBG pada 2027 diproyeksikan naik menjadi 81,53 juta penerima manfaat dengan kebutuhan anggaran Rp262,5 triliun. Menurut dia, besarnya target tersebut harus diimbangi penguatan sistem pengawasan dan pengendalian risiko.
“Perluasan program harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas tata kelola. Kita ingin Program Makan Bergizi Gratis menjadi investasi jangka panjang bagi generasi Indonesia, bukan menjadi beban karena lemahnya pengawasan dan akuntabilitas,” ujarnya.
Sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah I, Muh Haris menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pelaksanaan MBG agar tepat sasaran, transparan, aman, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
“Korupsi harus diberantas tanpa kompromi. Namun, hak anak-anak Indonesia untuk memperoleh makanan bergizi juga harus tetap dijaga. Perbaiki tata kelolanya, perkuat pengawasannya, dan pastikan setiap rupiah uang rakyat kembali kepada rakyat,” pungkasnya.
