Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyatakan siap melanjutkan proyek tanggul laut Pantai Utara (Pantura) Jawa, namun masih menunggu arahan dari Badan Otorita yang baru dibentuk. Presiden Prabowo Subianto pada Senin (25/8/2025) telah melantik Didit Herdiawan Ashaf sebagai Kepala Badan Otorita Pengelola Tanggul Laut Pantura. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) diangkat sebagai Dewan Pengarah. Proyek jumbo ini diperkirakan membutuhkan anggaran sebesar Rp 123 triliun khusus untuk wilayah Jakarta, yang bertujuan utama untuk mitigasi banjir dan penurunan muka air tanah.
Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti menjelaskan bahwa Kementerian PU merupakan bagian dari proyek Pantura ini dan akan mengerjakan beberapa segmen. “Kita menunggu dulu (arahan) dari Kepala Badan,” kata Diana saat ditemui di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Senin (25/8/2025). Ia menambahkan, proyek ini merupakan kelanjutan dari National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) atau program tanggul pantai dan penataan pesisir Jakarta.
Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Didit Herdiawan Ashaf sebagai Kepala Badan Otorita Pengelola Tanggul Laut Pantura di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin (25/8/2025) pagi. Bersamaan dengan itu, Darwin Trisna Djajawinata dan Suhajar Diantoro juga dilantik sebagai Wakil Kepala Badan Otorita. Didit Herdiawan sendiri saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) serta merupakan purnawirawan TNI Angkatan Laut.
Menteri Koordinator Bidang IPK, AHY, mengonfirmasi perannya sebagai Dewan Pengarah Badan Otorita tersebut. “Kita jadi Dewan Pengarahnya. Saya sebagai Dewan Pengarahnya,” ujar AHY saat ditemui di Balai Kartini, Senin (25/8/2025). Ia menyebut Kemenko IPK telah membantu mengorkestrasi proyek ini sejak awal dan berkomunikasi intensif dengan Kepala Badan yang baru dilantik.
Kementerian PU, melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, akan membangun tanggul di pesisir Teluk Jakarta Tahap 7. Rencana pembangunan pengaman pantai Tahap 7 paket 1 akan berlokasi di Kali Ancol sepanjang 100 meter, yang dananya bersumber dari APBN dan dilaksanakan secara kontrak satu tahun (SYC) pada 2025.
Selain itu, pembangunan tanggul Tahap 7 paket berikutnya direncanakan sepanjang 850 meter di Kali Ancol, Muara Baru Barat, dan Cilincing. Anggarannya diusulkan dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan dilaksanakan dengan skema kontrak tahun jamak (MYC) pada 2026-2027. Pada tahap 7 ini, satu unit sistem polder juga akan dibangun di Kali Dadap, terintegrasi dengan Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (PTPIN).
Hingga 2024, Kementerian PU telah menuntaskan pembangunan tanggul pengaman pantai Jakarta sepanjang total 14,75 kilometer. Pekerjaan ini tersebar di enam tahap di kawasan Kalibaru, Kamal Muara, Muara Baru, Kali Ancol, dan Dadap.
Sebelumnya, AHY mengungkapkan bahwa pemerintah membutuhkan anggaran sebesar Rp 123 triliun untuk membangun tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall di Pantura Jakarta, yang akan mencakup kurang lebih 41 kilometer. Pernyataan tersebut disampaikan AHY dalam International Conference on Infrastructure (ICI) di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta Pusat, Rabu (11/6/2025).
Giant Sea Wall menjadi salah satu proyek strategis yang dibahas dan menarik banyak investor. AHY menjelaskan bahwa proyek ini diperlukan untuk memitigasi banjir di permukiman pesisir Jakarta akibat penurunan muka air tanah. Selain itu, langkah lain di bidang infrastruktur seperti normalisasi sungai, pembangunan polder dan embung, serta penguatan suplai air bersih juga diperlukan untuk mencegah memburuknya penurunan muka air tanah.
