Bogor – Kementerian Sosial menagih dukungan perguruan tinggi untuk memperluas upaya pengentasan kemiskinan, tak hanya lewat bantuan sosial, tetapi juga melalui pemberdayaan warga desa dan akses pendidikan yang lebih luas bagi lulusan Sekolah Rakyat.
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengatakan, Kemensos saat ini memikul tiga tugas besar, yakni memutakhirkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), memastikan penyaluran bansos tepat sasaran, serta menjalankan Sekolah Rakyat sebagai instrumen memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
“Sekolah Rakyat ini program prioritas Bapak Presiden yang dimaksudkan untuk memutus transmisi kemiskinan. Presiden tidak ingin kalau orang tuanya miskin, anaknya ikut miskin,” ujar Agus Jabo dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat, 3 Juli 2026.
Ia menegaskan, pengentasan kemiskinan tidak bisa diserahkan kepada bantuan sosial semata. Menurut dia, pemerintah harus memberi ruang bagi keluarga penerima manfaat yang masih produktif agar naik kelas melalui program pemberdayaan.
“Saya berkomitmen sama Pak Menteri, kalau kemudian bansos terus-menerus dipertahankan ini tidak produktif. Kita mau hijrah. Masyarakat miskin yang masih produktif kita intervensi, kita berdayakan,” kata dia.
Dari pertemuan dengan ITB Visi Nusantara, Agus Jabo melihat setidaknya ada dua bidang kerja sama yang bisa segera dijalankan. Pertama, penguatan masyarakat desa di wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi melalui model Kampung Berdaya Kemensos. Kedua, membuka jalan pendidikan tinggi bagi lulusan Sekolah Rakyat.
“Kita berkolaborasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa. Syukur-syukur lulusan-lulusan ITB Vinus bisa menjadi pendamping karena punya ilmunya,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Kemensos akan menyiapkan lokasi, modal, serta tenaga pendukung, sementara pihak kampus dapat menurunkan tim pendamping untuk menguatkan program di lapangan. “Jadi kolaborasinya dalam rangka pengentasan kemiskinan caranya dengan pemberdayaan masyarakat di desa-desa,” sambung Agus Jabo.
Selain pemberdayaan, Kemensos juga membuka peluang kerja sama pendidikan dengan ITB Visi Nusantara, terutama untuk menampung lulusan Sekolah Rakyat di wilayah Bogor. Agus Jabo bahkan menyebut kemungkinan penandatanganan nota kesepahaman.
“Nanti bisa juga kita bikin MoU antara Kemensos dengan ITB Vinus untuk menampung anak-anak yang lulus SMA, khususnya yang ada di daerah Bogor,” ucapnya.
Sebelumnya, jajaran ITB Visi Nusantara Bogor melakukan audiensi di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Rabu, 24 Juni 2026. Rombongan itu dipimpin Ketua Yayasan Visi Nusantara Yusfitriadi dan dihadiri Badan Pembina Harian ITB Visi Nusantara Bogor Jerry Sumampouw, Rektor Daniel Zuchron, Kepala LP3I Zaenal Abidin Riam, Kepala LP2MD Tino Rahardian, serta Sekretaris LP2MD Abidin.
Dalam pertemuan itu, kampus yang baru berusia lima tahun tersebut menyatakan komitmen untuk berkontribusi pada pembangunan masyarakat lewat pendidikan berbasis desa. Salah satu program yang tengah disiapkan ialah satu sarjana untuk satu desa di Kabupaten Bogor, dengan jangkauan hingga ratusan desa.
Daniel Zuchron, yang pernah menjabat Komisioner KPU RI, menjelaskan bahwa pihaknya sedang merancang kurikulum berbasis desa untuk melahirkan lulusan yang siap kembali mengabdi di daerah asal.
“Karena kita mau bicara dari desa. Maka 416 desa yang ada di Kabupaten Bogor akan terisi penuh dan empat tahun mereka akan kita latih sebagai sarjana desa,” kata Daniel.
