Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunjukkan optimisme tinggi terhadap pencapaian target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tahun 2025. Meskipun target tersebut telah direvisi turun menjadi Rp 477,2 triliun dari proyeksi awal Rp 513,6 triliun, Kemenkeu yakin realisasi akan sesuai dengan Laporan Semester (Lapsem). Penyesuaian target ini dipicu oleh adanya kebijakan baru pengalihan penerimaan dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang kini langsung disalurkan ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Luky Alfirman, menegaskan bahwa perubahan kebijakan tersebut menjadi faktor utama di balik penyesuaian target PNBP. Ia menyampaikan hal ini dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (24/11). “Target [outlook] tahun ini menurun cukup besar dibandingkan dengan tahun lalu, tentunya akibat dari kebijakan baru peralihan penerimaan dividen BUMN,” ujar Luky.
Kemenkeu mencatat realisasi PNBP hingga akhir Oktober 2025 telah mencapai Rp 402,4 triliun. Angka ini setara dengan 84,3 persen dari outlook Lapsem 2025. Dengan sisa waktu dua bulan, Kemenkeu tetap optimistis target Rp 477,2 triliun dapat tercapai.
Meski mendekati target, Luky merinci bahwa realisasi ini secara pertumbuhan menunjukkan sifat negatif atau terkontraksi sebesar 15,7 persen. Bahkan, jika penerimaan dari dividen BUMN (KND) dikeluarkan, kontraksi tetap terjadi sebesar 2,2 persen.
Dari total realisasi Rp 402,4 triliun, pendapatan Sumber Daya Alam (SDA) berkontribusi sebesar Rp 178,5 triliun. Rinciannya, pendapatan migas mencapai Rp 81,5 triliun, turun 13,2 persen secara tahunan. Sementara itu, pendapatan non-migas tercatat Rp 97 triliun, yang juga menurun 0,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Realisasi pendapatan KND atau dividen dari BUMN tercatat sangat rendah, hanya Rp 11,8 triliun, terkontraksi tajam sebesar 85,1 persen. Luky menjelaskan bahwa target awal pendapatan KND bisa mencapai Rp 90 triliun, namun kini jauh di bawah ekspektasi.
Di sisi lain, pendapatan PNBP lainnya menunjukkan pertumbuhan positif. Kemenkeu mencatat pendapatan PNBP lainnya sebesar Rp 129,9 triliun, tumbuh 3,9 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Demikian pula pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) mencapai Rp 82,2 triliun, tumbuh 0,7 persen.
Dengan kondisi realisasi PNBP hingga akhir Oktober ini, Luky menyampaikan bahwa pemerintah akan terus berupaya keras menggenjot penerimaan di tengah peralihan dividen dari Kemenkeu ke Danantara. “Kami berusaha keras bagaimana bisa menutup, mungkin sebagian, penurunan dividen tersebut dan mengkompensasinya dari jenis PNBP lainnya,” pungkasnya.
