Jakarta – Aparat gabungan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bersama Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara Polri mengungkap dugaan pelanggaran ekspor produk turunan Crude Palm Oil (CPO) oleh PT MMS di Pelabuhan Tanjung Priok, Kamis (6/11). Dalam operasi tersebut, sebanyak 87 kontainer berisi Fatty Meter senilai Rp 28,7 miliar disita karena adanya indikasi ketidaksesuaian pemberitahuan izin ekspor.
Penyitaan ini dilakukan setelah operasi gabungan menemukan adanya ketidaksesuaian antara pemberitahuan barang dengan izin ekspor yang berlaku. Sebanyak 87 kontainer milik PT MMS yang disita berisi Fatty Meter dengan berat bersih sekitar 1.802 ton.
Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budhi Utama, menjelaskan bahwa pihaknya telah mendapatkan informasi mengenai pemberitahuan yang tidak sesuai dengan izin ekspor. “Dari data yang dilaporkan, disebutkan bahwa barang yang terdapat di dalam 87 kontainer merupakan Fatty Meter yang pada dokumen awal tidak dikenakan biaya keluar dan tidak termasuk larangan pembatasan ekspor (lartas),” jelas Djaka di Pelabuhan Tanjung Priok.
Namun, setelah diteliti lebih lanjut, pemberitahuan izin ekspor tersebut tidak sesuai dengan kenyataan. Hasil pemeriksaan laboratorium oleh Bea Cukai dan Institut Pertanian Bogor, yang disaksikan Satgasus Polri, menunjukkan bahwa barang tersebut mengandung produk turunan CPO.
“Sehingga berpotensi terkena biaya keluar dan ketentuan ekspor,” tegas Djaka. Ia menambahkan bahwa penegahan ini masih dalam tahap penelitian lebih lanjut, termasuk pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait dan pengumpulan bukti tambahan.
Penegakan hukum ini, lanjut Djaka, merupakan bagian dari sinergi hulu hilir sektor sawit nasional. Satgas Penguatan Tata Kelola Komunitas Sawit (Satgas PKH) di bawah Presiden memperkuat sisi hulu, yaitu penertiban perizinan penguasaan lahan dan konsolidasi data sektor sawit.
Sementara itu, Kemenkeu (DJP dan DJBC) bersama Satgasus Polri memperkuat sisi hilir dengan melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan penindakan terhadap pelanggaran ekspor serta potensi kehilangan penerimaan negara.
Pada kesempatan yang sama, Kapolri Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa hasil pemeriksaan kandungan Fatty Meter di tiga laboratorium menunjukkan ketidaksesuaian komoditas dengan yang seharusnya mendapatkan kompensasi bebas pajak.
“Adapun di dalamnya berisi sebagian besar komoditas campuran dari produk turunan kelapa sawit ini yang tentunya akan kita tindak lanjuti bersama dengan Dirjen Bea Cukai untuk pendalaman,” kata Listyo.
Modus yang terjadi, menurut Kapolri, adalah upaya penghindaran pajak yang menyebabkan kerugian negara. “Ternyata celah ini yang kemudian digunakan untuk menghindari pajak yang tentunya ini menyebabkan kerugian negara yang tentunya akan kita lakukan pendalaman terhadap perusahaan yang lain,” tukasnya.
Djaka Budhi Utama menekankan, kolaborasi antar kementerian dan lembaga seperti Kemenperin, Kemendag, Kemenkeu, Polri, dan instansi teknis lainnya sangat krusial. Tujuannya adalah untuk memastikan industri sawit Indonesia berjalan lebih transparan, berkeadilan, akuntabel, dan memberikan kontribusi optimal bagi negara.
