Cirebon – Kawasan berikat di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan (Ciayumajakuning) berhasil menyerap lebih dari 112 ribu tenaga kerja. Capaian ini menjadi bukti konkret kontribusi signifikan fasilitas tersebut dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta menarik investasi, sejalan dengan peran strategisnya di tingkat nasional.
Kepala Kantor Bea Cukai Cirebon, Abdul Rasyid, menjelaskan bahwa kawasan berikat di wilayah kerjanya telah menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi. Hingga September 2025, jumlah perusahaan penerima fasilitas ini meningkat hampir 77 persen dibandingkan tahun 2022, dengan industri sepatu mendominasi sektor ini.
Rasyid menambahkan, kawasan berikat di Cirebon merupakan industri padat karya yang membukukan devisa ekspor lebih dari Rp 15 triliun. Keberadaan industri ini turut mendorong tumbuhnya sektor usaha pendukung di sekitar kawasan industri.
Lima perusahaan terbesar di wilayah Cirebon tercatat berhasil mencatatkan nilai ekspor tinggi. PT Long Rich memimpin dengan kontribusi Rp 4,24 triliun, diikuti PT Shoetown Ligung Indonesia dengan capaian Rp 2,56 triliun, dan PT Litebag Indonesia dengan nilai ekspor Rp 2,1 triliun. Dua perusahaan lainnya, PT Limbros dan PT Diamond, masing-masing membukukan ekspor Rp 1,13 triliun dan Rp 1,09 triliun.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Kawasan Berikat (APKB), Iwa Koswara, mengakui bahwa perekonomian belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi Covid-19 dan faktor lainnya. Namun, fasilitas yang diberikan pemerintah untuk industri di kawasan berikat memungkinkan sektor ini terus bertumbuh dan berkembang.
“Adanya fasilitas ini seperti penolong bagi kami. Perusahaan-perusahaan yang mendapatkan fasilitas cenderung memiliki daya tahan lebih kuat dibandingkan yang tidak,” ujar Iwa. Ia juga menjelaskan, industri yang masuk kawasan berikat tidak hanya bisa bertahan, tetapi juga berekspansi ke daerah lain.
“Banyak anggota kami yang ekspansi menambah pabrik ke daerah lain, termasuk di Jawa Barat dan Jawa Tengah,” tutur Iwa. Ia yakin kawasan berikat di masa mendatang bisa menarik lebih banyak penanam modal untuk menanamkan investasi di Indonesia.
Sementara itu, Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Kementerian Keuangan, Nirwala Dwi Heryanto, menyatakan bahwa kawasan berikat memang dirancang untuk memberikan stimulus fiskal sekaligus menjaga akuntabilitas negara.
Industri di kawasan berikat ini, kata Nirwala, diberikan fasilitas penangguhan bea masuk dan pajak impor atas bahan baku serta barang modal. “Dengan begitu, perusahaan dapat menekan biaya produksi sehingga lebih kompetitif di pasar global,” jelasnya.
Hingga Agustus 2025, terdapat 1.512 perusahaan yang beroperasi dengan skema kawasan berikat. Industri ini berhasil menyerap lebih dari 1,83 juta tenaga kerja, berkontribusi sekitar 30% terhadap total ekspor nasional, serta menghasilkan devisa sebesar Rp 3.140 triliun.
Menurut Nirwala, fasilitas kawasan berikat tidak hanya menjadi motor pendorong ekspor, tetapi juga menjadi daya tarik investasi. Hal ini terlihat pada tahun 2024, di mana kawasan berikat berhasil mencatatkan investasi industri sebesar Rp 221,53 triliun, sekaligus menunjukkan perannya sebagai magnet bagi pelaku usaha. Untuk mendukung aktivitas tersebut, pemerintah juga memberikan fasilitas fiskal senilai Rp 69,63 triliun pada periode yang sama.
