Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memproyeksikan Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) akan membuka hingga 7.000 lapangan kerja permanen dan 20.000 lapangan kerja non-permanen. Inisiatif strategis ini ditargetkan membangkitkan perekonomian desa-desa pesisir di seluruh Indonesia melalui pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.
Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Ditjen Perikanan Tangkap KKP, Mahrus, pada Senin lalu, merinci pembagian penyerapan tenaga kerja permanen tersebut. Sebanyak 2.000 tenaga kerja akan terserap di sektor perikanan melalui penyediaan kapal bagi 100 kampung nelayan, dengan masing-masing kampung menghasilkan 20 lapangan kerja baru.
Selain itu, KKP akan membangun beragam fasilitas operasional di setiap kampung, mencakup *cold storage*, pabrik es, bengkel, tambatan kapal, kios perbekalan, stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN), sentra kuliner, dan koperasi. Fasilitas-fasilitas ini diperkirakan menyerap 50 tenaga kerja lokal per kampung, sehingga total 5.000 pekerjaan tercipta di bidang operasional untuk 100 kampung.
“Masyarakat nelayan lulusan SMK bisa menjadi operator fasilitas seperti *cold storage* atau pabrik es,” ujar Mahrus, menekankan fokus program pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM).
Di luar 7.000 pekerjaan permanen, Mahrus juga menyebut proyek KNMP akan menciptakan 20.000 lapangan kerja non-permanen di sektor konstruksi. Setiap kampung diproyeksikan menyerap 200 pekerja konstruksi untuk pembangunan fasilitas.
Hingga saat ini, KKP telah menetapkan 65 lokasi untuk tahap pertama pembangunan KNMP, sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55 Tahun 2025. Pembangunan tahap awal ini ditargetkan rampung pada 2 Desember 2025, sementara 35 lokasi sisanya akan mulai dikerjakan pada akhir Oktober 2025.
Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Trian Yunanda, menegaskan komitmen KKP. “Dalam 3,5 bulan ke depan, seluruh 65 lokasi tahap pertama sudah selesai dibangun dengan sarana dan prasarana produksi lengkap. Targetnya Desember 2025 sudah tuntas,” jelas Trian.
Program 100 kampung nelayan ini menjadi bagian dari visi jangka panjang pemerintah untuk membangun 1.100 Kampung Nelayan Merah Putih hingga tahun 2029. Anggaran untuk 250 lokasi di antaranya telah dialokasikan dalam Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN 2026.
Sementara itu, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menyambut positif inisiatif ini. KNTI menilai program KNMP harus mampu mentransformasi desa-desa pesisir di Indonesia, menjadikannya basis produksi pangan perikanan dan kelautan utama yang menciptakan lapangan kerja luas serta mengentaskan kemiskinan.
Ketua Umum KNTI, Dani Setiawan, menekankan pentingnya pengembangan kapasitas sumber daya manusia nelayan dan masyarakat pesisir. “Program ini harus menjadi gerakan untuk memanggil semua pihak terlibat dalam memajukan desa pesisir dan menyejahterakan masyarakat, khususnya nelayan,” ujar Dani.
Dani menambahkan, pembangunan ekonomi dalam KNMP perlu berorientasi pada peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan kemiskinan di wilayah pesisir. Pembangunan sarana dan prasarana produksi, seperti *cold storage*, pabrik es, bengkel nelayan, kios perbekalan, hingga Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN), diharapkan tidak hanya menopang kegiatan nelayan tetapi juga membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat lokal.
