Pangkalpinang -, Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menghadapi sorotan serius menyusul temuan Ombudsman terkait berbagai persoalan dalam standar operasional dan kualitas makanan. Di tengah tantangan ini, Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bangka Belitung siap merapatkan barisan, mengambil alih pengelolaan 30 titik dapur MBG sekaligus berupaya mengatasi kendala rantai pasok pangan.
Ketua Umum BPD HIPMI Bangka Belitung, Harry Ardianto Arsani, menyatakan pihaknya akan mengelola 30 dari total 142 titik dapur MBG di provinsi tersebut. Rencana ini telah dibahas dalam pertemuan dengan Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN), Tigor Pangaribuan, di sela-sela Rapat Kerja Daerah (Rakerda) HIPMI Bangka Belitung di Gedung Mahligai Serumpun Sebalai Pangkalpinang, Sabtu, 18 Oktober 2025.
Melalui Rakerda tersebut, HIPMI berupaya merumuskan strategi dan solusi untuk kendala rantai pasok pangan, terutama mengingat Bangka Belitung sebagai daerah kepulauan. Harry menyoroti kebutuhan telur yang masif, diperkirakan mencapai 380 ribu butir jika seluruh 142 titik MBG beroperasi. Pihaknya sedang mengkaji kemampuan pasokan telur lokal atau alternatif pengiriman dari Palembang.
Harry menegaskan, anggota HIPMI tidak akan menjadi penonton, melainkan pelaku utama dalam mengelola MBG. Ia juga menyebut masalah permodalan sempat menjadi kendala, namun telah diantisipasi dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) bersama Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Sumsel Babel.
Kesepakatan ini tidak hanya mempermudah akses modal untuk pengelolaan MBG, tetapi juga membuka peluang pengembangan usaha anggota HIPMI di sektor lain seperti pertambangan, pariwisata, pertanian, perkebunan, hingga perikanan.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman Bangka Belitung, Shulby Yozar Ariadhy, menegaskan bahwa program MBG harus memenuhi standar keamanan dan gizi yang telah ditetapkan. Hasil pengawasan Ombudsman menemukan sejumlah catatan serius yang perlu segera diperbaiki.
Di antaranya, belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas untuk penanganan pengaduan terkait masalah makanan, bahkan saat makanan terlambat tiba di beberapa sekolah. Survei pemilihan menu di satuan pendidikan juga belum dilakukan secara berkala.
Yozar juga menyoroti masalah distribusi makanan kering yang menggunakan kendaraan terbuka, sehingga kemasan rawan terpapar udara, debu, dan polusi. Lebih lanjut, Ombudsman menemukan benda asing dalam makanan di salah satu titik, tata ruang pengolahan yang belum memenuhi standar kebersihan, keterlambatan penyaluran hingga lebih dari enam jam, serta kualitas sayur mayur yang kurang segar.
“Ini bukan untuk menyalahkan siapa pun,” tegas Yozar, “Justru kami mengajak semua pihak untuk melihat fakta di lapangan dan memperbaiki celah sistem demi keselamatan penerima manfaat.”
