Padang – Pemerintah Kota Padang menaruh perhatian besar pada pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini menyasar kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan bayi di bawah lima tahun. Hal itu mengemuka saat Wali Kota Padang Fadly Amran menerima kunjungan kerja Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jasra Putra di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang, Selasa (12/5/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Fadly menegaskan bahwa MBG tidak boleh dipandang sebatas program pemenuhan gizi. Menurut dia, skema ini juga harus diarahkan agar memberi efek ekonomi bagi warga, terutama melalui keterlibatan pelaku usaha lokal.
“Kita akan mendorong kesiapan Pasar Tradisional, Koperasi, dan Kelompok Wanita Tani (KWT) dalam menyambut kebutuhan rantai pasok program MBG, terutama terkait sertifikasi produk pangan seperti daging ayam, sapi, dan sayur,” kata Fadly.
Ia juga meminta seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Padang mengikuti standar yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN). Fadly berharap pelaksanaan MBG dapat menjadi salah satu instrumen untuk menekan angka stunting yang masih tergolong tinggi di kota itu.
“Jangan sampai orang tua berpikir karena sudah ada MBG, maka kebutuhan gizinya selesai. Saya minta kepada dinas terkait untuk melakukan intervensi konkret terkait hal ini, supaya program MBG tepat sasaran,” ujarnya.
Sementara itu, Jasra Putra menyampaikan bahwa kunjungannya bertujuan memastikan standar operasional prosedur distribusi 3B berjalan sebagaimana mestinya. Fokus pengawasan, katanya, mencakup keamanan pangan dan ketepatan sasaran penerima manfaat.
Ia menekankan perlunya sertifikasi kelayakan higiene untuk seluruh unit SPPG. Pengawasan, lanjut Jasra, harus dilakukan secara menyeluruh sejak dari dapur, pengelolaan limbah, pemilahan bahan baku, kesehatan tenaga pengolah, hingga pengemasan dan distribusi makanan.
“Semua proses itu harus sesuai standar keamanan pangan,” ujarnya.
