Jakarta, Gonesia.com – Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencatat capaian signifikan sepanjang tahun 2025 dengan cakupan kepesertaan yang menyentuh angka 98,62 persen dari total penduduk Indonesia.
Sebanyak 282,7 juta jiwa kini telah terdaftar sebagai peserta aktif dalam skema jaminan kesehatan nasional tersebut.
Lonjakan jumlah peserta ini berbanding lurus dengan tingginya intensitas penggunaan layanan medis di seluruh pelosok negeri.
BPJS Kesehatan mencatat total pemanfaatan layanan kesehatan menembus 725,3 juta transaksi sepanjang tahun 2025.
Artinya, terdapat rata-rata 1,9 juta pemanfaatan layanan kesehatan yang terjadi setiap harinya.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, menilai fenomena ini sebagai indikator meningkatnya kepercayaan publik terhadap sistem kesehatan nasional.
“Angka tersebut mencerminkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap Program JKN sekaligus menunjukkan bahwa layanan kesehatan yang berkualitas semakin mudah diakses oleh peserta di seluruh Indonesia,” ujarnya dikutip dari Public Expose Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan BPJS Kesehatan Tahun 2025, Kamis (2/7).
Pemerintah terus memperluas aksesibilitas layanan melalui kemitraan dengan 23.770 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 3.194 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).
Digitalisasi layanan seperti Aplikasi Mobile JKN, layanan PANDAWA, dan Care Center 165 menjadi tulang punggung dalam mempercepat distribusi akses kesehatan.
Di balik kemudahan tersebut, beban pembiayaan kesehatan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
Sepanjang tahun 2025, total biaya pelayanan kesehatan yang dibayarkan mencapai Rp 191,3 triliun.
Pujo merinci bahwa sekitar 26,42 persen dari total anggaran tersebut terserap untuk pembiayaan penyakit katastropik.
Banyak dari penyakit tersebut sebenarnya dapat dimitigasi melalui pendekatan preventif dan deteksi dini.
“Ketika masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan yang berkualitas tanpa terbebani biaya yang besar, mereka dapat terus berkarya, meningkatkan produktivitas, dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa,” tambah Pujo.
Secara makro, JKN terbukti memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian nasional melalui peningkatan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) hingga Rp 129 triliun.
Kajian LPEM FEB UI menunjukkan bahwa program ini mampu menyerap sekitar 3,5 juta lapangan kerja baru.
Efek berganda pun terasa pada sektor industri makanan, minuman, hingga jasa sosial lainnya.
Selain itu, JKN berperan sebagai jaring pengaman sosial yang krusial bagi masyarakat kurang mampu.
Program ini tercatat melindungi lebih dari 16 juta penduduk dari risiko kemiskinan yang dipicu oleh tingginya biaya pengobatan.
Dari sisi tata kelola, BPJS Kesehatan mempertahankan integritas finansial dengan catatan aset bersih Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan sebesar Rp 30,04 triliun.
Lembaga ini kembali meraih opini Wajar Tanpa Modifikasi (WTM) untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut.
“Komitmen tersebut juga tercermin dari berbagai capaian tata kelola organisasi,” tutur Pujo.
Pihaknya kini terus berupaya memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan guna menjamin keberlanjutan program jangka panjang.
Optimalisasi pola hidup sehat dan penguatan layanan promotif menjadi fokus utama agar beban biaya kesehatan tetap terkendali di masa depan.
