Jakarta – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menekankan pentingnya kebijakan berbasis sains untuk memperkuat resiliensi kawasan transmigrasi di Indonesia.
Kepala BRIN Arif Satria mengapresiasi Program Ekspedisi Patriot Kementerian Transmigrasi (Kementrans) karena memetakan potensi dan mengadopsi kearifan lokal untuk meningkatkan kontribusi area transmigrasi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
"Transmigrasi tidak hanya selesai dengan teknologi, tetapi bagaimana kita membangun kekuatan resiliensi masyarakat, resiliensi alam, demografi, hingga sosial budaya," ujarnya dalam Diseminasi Hasil Riset dan Rekomendasi Kebijakan Tim Ekspedisi Patriot Tahun 2025.
Arif menuturkan, transmigrasi modern tidak bisa mengandalkan pendekatan konvensional. Pembangunan kawasan transmigrasi era 5.0 harus memenuhi tiga aspek utama: resiliensi, keberlanjutan, dan kemanusiaan. Data valid dan riset mendalam menjadi fondasi kebijakan yang tepat sasaran.
Arif menilai Program Ekspedisi Patriot berhasil mengidentifikasi kebutuhan dasar masyarakat dan teknologi tepat guna yang relevan dengan kondisi geografis masing-masing kawasan.
BRIN mendukung Kementrans menjadikan data ilmiah sebagai basis pengambilan keputusan, sehingga transmigrasi menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang tangguh.
"Kami terus mendorong riset (program) transmigrasi dalam perspektif yang holistik, mulai dari penyiapan pemukiman masyarakat transmigran, kemudian riset proses pemindahan dan penempatan masyarakat transmigran, riset asimilasi masyarakat lokal dan masyarakat transmigran, serta riset pengembangan (program) transmigrasi," kata Arif.
Plt. Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN Anugerah Widiyanto menyoroti pentingnya strategi investasi yang spesifik berdasarkan karakteristik wilayah.
Anugerah menyampaikan bahwa pendekatan investasi di kawasan transmigrasi tidak bisa diseragamkan karena masing-masing wilayah memiliki karakteristik dan potensi tersendiri.
Anugerah mencontohkan, Sulawesi membutuhkan penguatan hilirisasi sumber daya strategis dan agroindustri, Kalimantan memerlukan kemudahan akses dan penguatan nilai tambah, sedangkan Nusa Tenggara membutuhkan investasi terhadap ekonomi lokal dalam skala menengah yang adaptif pada kondisi wilayah yang kering.
Anugerah menyarankan Program Ekspedisi Patriot Bakti Nusantara yang rencananya mulai diselenggarakan pada tahun depan agar dapat menjadi sarana penyiapan fase pra-investasi di kawasan transmigrasi.
Ia menyatakan, program tersebut bisa difokuskan untuk meningkatkan akses layanan dasar, memperkuat ketahanan ekologi, serta memastikan kesiapan kelembagaan, hukum, dan sosial di kawasan transmigrasi sebelum masuknya investasi.
"Skema Bakti Nusantara ini merupakan instrumen yang strategis untuk memastikan bahwa transformasi kawasan (transmigrasi) berjalan adil, bertahap, berkelanjutan, dan terintegrasi bagi keberhasilan investasi," ucap Anugerah Widiyanto.
