SEMARANG, Gonesia.com – Badan Gizi Nasional (BGN) resmi menghentikan seluruh operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Karangturi di Kota Semarang menyusul insiden dugaan keracunan massal yang melibatkan ratusan warga sekolah.
Kebijakan penghentian sementara ini diambil sebagai langkah antisipasi darurat pasca-konsumsi menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diduga menjadi pemicu gangguan kesehatan massal.
Otoritas terkait saat ini masih menunggu hasil investigasi mendalam serta pemeriksaan laboratorium untuk memastikan penyebab utama insiden keamanan pangan tersebut.
Kepala BGN, Sudaryono, menyatakan kehadirannya secara langsung di Semarang bertujuan untuk memantau kondisi para korban sekaligus mengevaluasi sistem pelaksanaan program MBG di lapangan.
Ia telah melakukan kunjungan ke sejumlah fasilitas kesehatan seperti RS Permata Medika, RS Bhakti Tamtama, dan RS Pantiwilasa Citarum pada Sabtu (2/8) untuk memastikan penanganan medis berjalan optimal.
Berdasarkan laporan yang diterima, mayoritas korban menunjukkan gejala klinis berupa mual, muntah, diare, hingga pusing setelah menyantap hidangan tersebut.
Sudaryono mengungkapkan rasa syukurnya karena kondisi para pasien yang sempat mendapatkan perawatan intensif kini dilaporkan terus membaik.
“Alhamdulillah, tadi sudah kita tengok kondisinya sudah baik,” kata Sudaryono sebagaimana dikutip dari JPNN.com.
Dinas Kesehatan Kota Semarang mencatat sebanyak 707 orang terdampak dalam insiden ini, yang terdiri dari 693 siswa dan 14 guru SMKN 6 Semarang.
Seluruh korban diketahui mengonsumsi makanan yang didistribusikan melalui program MBG pada Jumat (31/7).
Hasil penyelidikan sementara mengindikasikan adanya potensi masalah pada kualitas bahan makanan yang digunakan dalam menu tersebut.
BGN saat ini sedang memfokuskan pemeriksaan pada beberapa komponen spesifik, di antaranya daun singkong dan bumbu rendang.
Tim investigasi juga tengah meninjau alur distribusi makanan, terutama terkait durasi waktu antara proses memasak hingga makanan sampai ke tangan penerima.
Ia menambahkan bahwa durasi antara proses pengolahan hingga konsumsi menjadi poin krusial yang sedang didalami oleh tim teknis.
Pihaknya menegaskan bahwa hasil uji laboratorium secara komprehensif diperkirakan baru akan rampung dalam waktu lima hingga tujuh hari kerja ke depan.
“Kami masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium. Prosesnya sekitar lima sampai tujuh hari kerja. Setelah itu baru bisa dipastikan penyebabnya,” ujarnya.
SPPG Karangturi dipastikan tidak akan beroperasi kembali sebelum seluruh protokol keamanan pangan dievaluasi secara menyeluruh.
Langkah tegas ini diambil untuk menjamin standar kualitas makanan tetap terjaga dan mencegah insiden serupa terulang kembali di masa depan.
Pihak manajemen program berkomitmen untuk memperketat pengawasan terhadap seluruh rantai pasok dan prosedur pengolahan gizi di seluruh wilayah layanan.
