Jakarta, Gonesia.com – Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) kini memprioritaskan transformasi kawasan perbatasan dari sekadar wilayah pinggiran menjadi beranda depan negara yang produktif.
Langkah strategis ini diwujudkan melalui forum Indonesia Border Partnership Coffee Morning yang berlangsung di Kantor Sekretariat Tetap BNPP RI, Jakarta, Rabu (16/9), sebagaimana dilansir JPNN.com.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, selaku Kepala BNPP RI, memimpin langsung diskusi yang mengusung tema “Strengthening Cooperation in Managing Our Border to Promote Prosperity”.
Forum ini menjadi wadah krusial untuk mempererat kolaborasi dengan sepuluh negara tetangga yang berbatasan langsung dengan wilayah kedaulatan Indonesia.
Tito menekankan bahwa fokus utama pengelolaan perbatasan tetap berlandaskan pada perlindungan kedaulatan negara dan pengamanan wilayah.
“Nomor satu tentu saja untuk melindungi kedaulatan negara, khususnya menjaga dan mengamankan batas wilayah kita,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pengelolaan ini melibatkan sinergi lintas sektoral, mulai dari TNI, Polri, imigrasi, hingga otoritas bea cukai dan karantina.
Saat ini, pemerintah tengah mengoptimalkan operasional 15 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang sudah ada dan menargetkan perluasan hingga mencapai 24 titik.
Pemerintah berupaya mengubah paradigma pembangunan perbatasan agar kawasan tersebut mampu memicu pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.
“Perbatasan bukan lagi sekadar ‘halaman belakang’ Indonesia. Kami ingin menciptakan perbatasan sebagai ‘halaman depan’ negara,” kata dia.
Tito menyoroti pentingnya komunikasi intensif dengan negara tetangga agar aktivitas ekonomi di kawasan perbatasan memberikan dampak positif bagi masyarakat di kedua sisi.
Ia juga mencatat fenomena unik terkait kedekatan sosial, budaya, dan kekerabatan yang melintasi batas-batas administratif antarnegara.
“Di Papua Nugini, warga negara Papua Nugini ada yang tinggal di wilayah perbatasan Indonesia, saya pernah bertemu dengan mereka. Dan beberapa orang Indonesia juga tinggal di Papua Nugini. Ini cukup unik bagi kami,” ucapnya.
Dalam konteks diplomasi, ia memberikan apresiasi tinggi terhadap kemitraan dengan Malaysia yang telah menghasilkan progres signifikan dalam penyelesaian area sengketa.
Meski demikian, pemerintah kini memberikan atensi khusus pada pengelolaan wilayah Pulau Sebatik yang memiliki karakteristik unik dan kompleks.
Tim khusus telah dibentuk oleh BNPP RI bersama kementerian terkait untuk memetakan solusi terbaik dalam pengelolaan wilayah tersebut bersama otoritas Malaysia.
Pertemuan ini dihadiri oleh sejumlah perwakilan diplomatik strategis, termasuk duta besar dari Malaysia, Papua Nugini, Timor-Leste, Vietnam, Singapura, dan Filipina.
Turut hadir pula perwakilan dari Australian Border Force serta Kedutaan Besar India untuk memperkuat dialog kemitraan perbatasan.
Penguatan komunikasi ini diharapkan dapat menekan potensi konflik sekaligus membuka ruang interaksi sosial-ekonomi yang lebih luas bagi warga perbatasan.
Melalui pendekatan kolaboratif ini, BNPP RI optimistis dapat menciptakan stabilitas keamanan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia.
