JAKARTA, Gonesia.com – Upaya percepatan pembentukan kerangka regulasi aset digital di Amerika Serikat melalui Digital Asset Market CLARITY Act terhambat setelah Senat AS gagal meloloskan RUU tersebut dalam pemungutan suara prosedural pada Selasa, 15 September 2026.
Kegagalan ini terjadi karena perolehan suara yang hanya mencapai 50 mendukung berbanding 49 menolak, sehingga tidak memenuhi ambang batas tiga perlima suara yang disyaratkan untuk melanjutkan pembahasan.
Catatan resmi Senat AS mengonfirmasi bahwa cloture on the motion to proceed terhadap H.R. 3633 secara formal ditolak dalam sesi tersebut.
Meskipun demikian, hasil ini bukan merupakan penolakan permanen terhadap substansi aturan tersebut karena adanya langkah taktis dari Senator Thom Tillis yang mengubah suaranya menjadi “no”.
Manuver politik tersebut memungkinkan RUU terkait tetap memiliki peluang untuk kembali diajukan dan dipertimbangkan dalam proses legislatif di waktu mendatang.
CLARITY Act sendiri memegang peranan krusial karena dirancang untuk memetakan batasan kewenangan antara Securities and Exchange Commission (SEC) dan Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
Ketidakpastian regulasi yang berlarut-larut di AS kini menjadi sorotan utama bagi para pelaku pasar aset kripto global yang mengharapkan adanya kepastian hukum.
Direktur Operasional Bittime, Ryan Lymn, menilai bahwa dinamika pembahasan regulasi di tingkat Senat mencerminkan kompleksitas tinggi dalam menyusun aturan industri digital.
“Meskipun procedural vote terbaru belum memungkinkan RUU tersebut untuk maju, pembahasan mengenai struktur pasar dan pembagian kewenangan regulator tetap menjadi bagian penting dari perkembangan industri aset digital,” ujar Ryan dalam keterangan tertulis yang dikutip dari Kontan, Rabu (16/9/2026).
Sebelum dilakukan pemungutan suara, rancangan regulasi ini sebenarnya telah mengalami pembaruan signifikan melalui upaya bipartisan.
Berdasarkan rilis resmi Senator Cynthia Lummis pada 14 September 2026, terdapat 126 perubahan substantif yang disuntikkan ke dalam draf tersebut.
Poin-poin pembaruan tersebut mencakup aturan mengenai stablecoin, standar etika, serta perluasan kewenangan jaksa agung negara bagian dalam penegakan aturan aset digital.
Revisi ini juga menyertakan pembaruan pada Blockchain Regulatory Certainty Act guna memberikan kepastian bagi pengembang teknologi di AS.
Di sisi lain, pasar aset kripto sedang menghadapi tekanan jual yang cukup signifikan di tengah ketidakpastian regulasi ini.
Data CoinMarketCap pada Rabu (16/9/2026) menunjukkan Bitcoin diperdagangkan di kisaran US$75.916, terkoreksi 1,36% dalam periode 24 jam terakhir.
Ethereum pun mengalami nasib serupa dengan pelemahan ke level US$2.400 atau turun 4,58% dalam satu hari perdagangan.
Ryan menegaskan bahwa pergerakan harga aset kripto tidak bisa dibebankan sepenuhnya pada perkembangan legislasi di Senat AS.
“Karena itu, pemahaman terhadap kondisi pasar, karakteristik aset, serta risiko dari setiap produk tetap menjadi bagian penting bagi pelaku pasar,” jelasnya.
Ia mengingatkan bahwa pasar kripto saat ini juga sangat dipengaruhi oleh aktivitas di pasar derivatif yang melibatkan penggunaan leverage.
Perdagangan kontrak futures memungkinkan investor mengambil posisi long atau short dengan risiko likuidasi yang jauh lebih tinggi dibandingkan perdagangan spot.
Oleh karena itu, pelaku pasar diimbau untuk memperhatikan mekanisme kontrak, margin, dan volatilitas pasar yang cenderung meningkat saat isu regulasi mencuat ke permukaan.
