Jakarta, Gonesia.com – Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) resmi memutuskan untuk melanjutkan pembangunan hunian pada 12 titik kawasan berorientasi transit atau transit oriented development (TOD) milik PT Adhi Commuter Properti (ADCP).
Keputusan strategis ini diambil sebagai langkah konkret untuk merespons banyaknya proyek LRT City yang saat ini masih mangkrak di bawah pengelolaan anak usaha PT Adhi Karya (Persero) Tbk tersebut.
Dukungan finansial diberikan melalui suntikan dana segar senilai Rp 456 miliar dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).
Wakil Kepala BP BUMN, Aminuddin Ma’ruf, mengonfirmasi bahwa rencana pembangunan akan mencakup seluruh titik yang tersebar di wilayah Bekasi, Tebet, Ciracas, hingga Bogor.
“Ada juga yang sama sekali belum dibangun yang nanti kami bangun,” kata Amin di Gedung BP BUMN, Jakarta, Selasa (15/9).
Pihaknya saat ini tengah melakukan identifikasi mendalam untuk menentukan urutan prioritas lokasi yang akan dikerjakan lebih dulu.
Kriteria utama dalam penentuan skala prioritas tersebut adalah tingkat kelayakan proyek serta volume penjualan unit yang telah tercatat.
Hingga saat ini, pemerintah belum membuka opsi pengembalian dana atau refund secara luas bagi para pembeli yang terdampak keterlambatan proyek.
“Yang kedua juga memang keterjualannya sudah paling banyak, itu yang pasti kami hubungkan. Tapi memang 12 lokasi itu kami mau bangun semuanya,” ucap Amin.
Proses uji tuntas atau due diligence saat ini sedang dilaksanakan secara intensif oleh pihak perseroan bersama Danantara Asset Management (DAM).
Direktur Portofolio Bisnis dan Risiko Adhi Karya, Rozi Sparta, menyatakan bahwa koordinasi terkait evaluasi proyek-proyek di bawah naungan ADCP terus berjalan.
Langkah ini menyusul instruksi tegas dari Danantara agar Adhi Karya segera menuntaskan kewajiban serah terima kepada ribuan konsumen yang telah menunggu lama.
Tercatat sebanyak 2.400 unit hunian LRT City saat ini masih belum diserahterimakan kepada para pemiliknya.
Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menekankan bahwa penyelesaian proyek harus memprioritaskan hak-hak konsumen di atas kepentingan lain.
Ia secara terbuka mengakui bahwa keterlambatan ini merupakan tanggung jawab internal yang tidak boleh dibebankan kepada pembeli.
“Karena konsumennya tidak salah, apalagi kalau orang-orang yang membeli rumah itu, rumah pertamanya karena ini adalah kesalahan daripada pihak kami secara internal,” aku Dony dalam keterangannya, Selasa (15/9).
Data internal Adhi Karya menunjukkan total unit yang telah terjual mencapai 5.400 unit, dengan 3.000 unit di antaranya sudah diserahterimakan.
Danantara telah mewajibkan manajemen Adhi Karya untuk menyusun rencana bisnis yang matang serta menghitung kebutuhan biaya secara akurat.
Perhitungan tersebut akan menjadi penentu apakah proyek akan dilanjutkan hingga tuntas atau menempuh skema pengembalian dana kepada konsumen.
Dony menegaskan bahwa persoalan ini harus segera diakhiri agar tidak menimbulkan kerugian lebih lanjut bagi masyarakat.
“Bagaimanapun ini harus diselesaikan. Tidak mungkin nanti merugikan konsumen. Jadi bagi saya ini harus diselesaikan, baik nanti kita mengembalikan dan/atau kita membangun,” kata Dony.
