Jakarta – Pemerintah membuka kemungkinan menghentikan sementara pembangunan smelter nikel yang hanya menghasilkan produk setengah jadi. Langkah ini dipertimbangkan setelah jumlah fasilitas serupa dinilai sudah terlampau banyak, sementara arah hilirisasi dinilai belum cukup memberi nilai tambah bagi perekonomian nasional.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia mengatakan kajian awal sudah dilakukan bersama timnya. Ia menegaskan, daftar smelter yang akan tetap berjalan dan yang berpotensi dimoratorium akan diajukan terlebih dahulu kepada Presiden.
“Nanti kami laporkan ke Presiden, tapi saya dengan tim mulai memilih mana (smelter) yang dibiarkan lanjut, mana yang perlu dimoratorium. Ini dilakukan supaya pengelolaan sumber daya alam kita tidak gila-gilaan,” ujar Bahlil dalam Investor Daily Summit 2026 di Jakarta, Rabu (7/10).
Bahlil menekankan, pengelolaan sumber daya alam perlu dijalankan secara berkelanjutan. Menurut dia, kekayaan alam Indonesia bukan hanya untuk generasi saat ini, melainkan juga untuk generasi mendatang.
Ia menyebut, sebagian besar smelter yang beroperasi di Indonesia saat ini baru berhenti pada tahap pengolahan 50-60 persen. Artinya, produk tambang belum seluruhnya naik menjadi barang jadi di dalam negeri.
“Produk tersebut kemudian dibawa ke luar negeri untuk dijadikan bahan baku, dan kembali masuk ke Indonesia sebagai barang jadi,” katanya.
Opsi moratorium juga muncul karena pasar nikel global tengah mengalami kelebihan pasokan. Kondisi itu membuat harga komoditas tersebut tertekan.
Karena alasan tersebut, pemerintah dinilai perlu mengurangi porsi smelter yang hanya berhenti pada produk antara dan mendorong fasilitas yang langsung terhubung ke produk hilir. “Kami dapat mempertimbangkan smelter setengah jadi untuk diminimalisir, sembari mendorong smelter yang langsung menghasilkan produk hilir, supaya struktur ekonomi kita bisa terjadi perubahan,” ucap Bahlil.
Gagasan pembatasan smelter nikel bukan hal baru. Pada 2023, Kementerian ESDM juga sempat menyiapkan langkah serupa untuk membatasi penerbitan izin proyek smelter nikel kelas II.
Saat itu, Menteri ESDM Arifin Tasrif menyampaikan rencana moratorium masih dibahas melalui komunikasi dengan Kementerian Perindustrian. Pemerintah mempertimbangkan keseimbangan antara suplai dan kebutuhan bijih nikel agar smelter yang sudah berdiri tetap memperoleh pasokan yang cukup untuk beroperasi.
“Karena kebanyakan izin yang tidak terintegrasi kan ada di sana, kalau tidak nikel kita habis,” kata Arifin saat ditemui di Kementerian ESDM, Jumat (20/10/23).
Kementerian ESDM kala itu juga menegaskan pembahasan moratorium tidak menemui hambatan dari Kementerian Perindustrian. Pemerintah, menurut Arifin, perlu mulai mengevaluasi dan memastikan pembangunan smelter ke depan harus memberi nilai tambah.
Ia menambahkan, industri hilir domestik seharusnya menjadi penampung proses pengolahan yang menghasilkan keuntungan lebih besar. Salah satu arah pengembangannya ialah bahan untuk prekursor.
Arifin juga menyebut pembatasan smelter nikel ditujukan untuk mendukung industri baterai kendaraan listrik atau EV. “Itulah modal utama kita. Diberi modal utama mineral yang bisa membantu elektrifikasi energi bersih harus kita manfaatkan,” ujarnya.
Selain menjaga pasokan, moratorium itu dimaksudkan agar Indonesia tetap seimbang dalam menghitung kebutuhan bijih nikel di masa depan dan tidak sampai bergantung pada impor bahan baku tersebut.
Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batubara Irwandy Arif sebelumnya mengatakan pemerintah sudah menyiapkan pembatasan. Ia mengutip arahan bahwa izin pembangunan smelter pirometalurgi untuk nikel kelas II tidak akan lagi diterbitkan.
Pemerintah, kata Irwandy, juga akan mengkaji kebijakan itu secara menyeluruh, termasuk untuk jenis nikel berkadar rendah atau limonite dan nikel berkadar tinggi atau saprolite.
“Saat ini, nikel yang mengalami proses pirometalurgi ke arah stainless steel ada 44 smelter dan yang menggunakan proses hidrometalurgi ke arah baterai itu ada tiga smelter. Konsumsi bijih nikel untuk pirometalurgi dengan saprolite adalah 210 juta ton per tahun dan limonate 23,5 juta ton per tahun,” ujarnya.
