Jakarta – Biro Pers Istana mencabut kartu identitas liputan seorang jurnalis CNN Indonesia setelah mengajukan pertanyaan sensitif terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Presiden Prabowo Subianto. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mengecam keras tindakan ini, menyebutnya sebagai bentuk pembungkaman pers dan ancaman terhadap demokrasi.
Ketua Umum AJI Indonesia, Nany Afrida, menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan upaya penyensoran yang melanggar Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. “Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara dan pers nasional bebas dari penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran,” ujar Nany dalam keterangan tertulis, Ahad, 28 September 2025.
AJI menuntut Presiden Prabowo Subianto meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat. Mereka juga mendesak pemecatan dan penggantian pihak-pihak yang terlibat dalam upaya penyensoran serta penghalangan kerja jurnalis di lingkungan Istana.
Insiden bermula pada Sabtu, 27 September 2025, di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta. Jurnalis CNN Indonesia, Diana Valencia, mencegat Presiden Prabowo sepulangnya dari lawatan luar negeri.
Diana bertanya apakah Prabowo telah memberikan instruksi khusus kepada Badan Gizi Nasional (BGN) terkait masalah dalam program MBG. Biro Pers Istana keberatan, menilai pertanyaan itu “di luar konteks,” dan segera mencabut kartu identitas liputan Diana.
Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Titin Rosmasari, mengirimkan surat resmi kepada Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden pada Ahad, 28 September 2025. Surat tersebut mempertanyakan alasan pencabutan kartu identitas pers Istana milik Diana Valencia.
Titin menjelaskan bahwa petugas BPMI mengambil kartu identitas tersebut langsung dari Kantor CNN Indonesia TV pada Sabtu malam, namun tidak dapat memberikan penjelasan mengenai alasannya. CNN Indonesia masih menunggu balasan dan penjelasan dari BPMI serta Menteri Sekretaris Negara.
Meski ada keberatan dari Istana, Presiden Prabowo Subianto sebenarnya sempat menanggapi pertanyaan Diana. Ia menyatakan akan memanggil Kepala BGN Dadan Hindayana. “Saya monitor perkembangan itu. Habis ini saya akan panggil langsung Kepala BGN dan beberapa pejabat,” kata Prabowo.
Menanggapi polemik ini, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi tidak secara spesifik membahas pencabutan kartu liputan. Ia mengatakan pemerintah sedang fokus membenahi masalah program MBG dan Badan Gizi Nasional menyusul kasus keracunan di berbagai daerah.
“Kita fokus yang penting beresin BGN dan MBG dulu ya,” kata Prasetyo usai rapat terbatas mengenai MBG di Gedung Kementerian Kesehatan, Ahad, 28 September 2025.
