Jakarta – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti meminta para pelajar di seluruh Indonesia untuk tidak mengikuti demonstrasi yang dijadwalkan pada hari ini, Kamis, 28 Agustus 2025, di gedung DPR. Mu’ti mengimbau siswa agar tidak terprovokasi oleh berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Pernyataan tersebut disampaikan Mu’ti pada Rabu malam, 27 Agustus 2025, usai menghadiri rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta. Ia menilai keterlibatan siswa dalam demo di depan gedung DPR pada Senin, 25 Agustus 2025 lalu dipicu oleh informasi bohong atau hoaks yang mereka konsumsi dari media sosial.
Mendikdasmen juga mengimbau para guru dan kepala sekolah untuk selalu memastikan dan mengawasi siswa agar tidak terlibat dalam kegiatan di luar peran dan tugasnya sebagai pelajar.
Menurut Mu’ti, siswa tidak semestinya menyampaikan aspirasi dengan ikut terlibat dalam unjuk rasa yang digelar oleh masyarakat sipil pada umumnya. Belajar di sekolah, kata dia, sudah dapat disebut sebagai salah satu cara menyampaikan aspirasi.
Sebelumnya, polisi menangkap sejumlah massa aksi berstatus pelajar saat demonstrasi di depan gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin, 25 Agustus 2025. Setidaknya 10 pelajar ditangkap, dua di antaranya dilabeli sebagai anggota kelompok anarkis.
Gerakan yang mengatasnamakan “Revolusi Rakyat Indonesia” tersebut mengajak elemen masyarakat, buruh, petani, dan mahasiswa untuk turun ke jalan. Aksi ini menyoroti berbagai isu seperti kenaikan pajak, polemik utang negara, hingga timpangnya kesejahteraan antara anggota DPR dan masyarakat. Penanggung jawab aksi demo 25 Agustus 2025 itu tidak jelas.
Adapun demonstrasi akan kembali berlangsung hari ini, Kamis, 28 Agustus 2025. Unjuk rasa ini rencananya bakal dipusatkan di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Senayan, Jakarta.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal memperkirakan sebanyak 10 ribu buruh dari kawasan Jabodetabek akan bergerak menuju ke titik pusat aksi di ibu kota.
Aksi buruh ini mendesak pengesahan Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan, sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168 Tahun 2024. Selain itu, buruh juga menuntut pengesahan RUU Perampasan Aset, revisi Undang-Undang Pemilu, serta kenaikan upah.
