Jakarta – Komisi XI DPR menegaskan bahwa calon Gubernur Bank Indonesia pengganti Perry Warjiyo harus punya integritas kuat, rekam jejak yang meyakinkan, dan kemampuan menjaga jarak dari tekanan kepentingan. Sosok yang dipilih juga dinilai wajib cakap menjalankan bauran kebijakan agar perekonomian nasional tetap tumbuh di tengah ketidakpastian global.
Anggota Komisi XI DPR Martin Manurung mengatakan, pimpinan Bank Indonesia ke depan tidak cukup hanya piawai menyusun kebijakan moneter. Ia harus mampu menjelaskan arah kebijakan itu secara terbuka dan meyakinkan kepada publik maupun pelaku pasar.
“Gubernur BI harus mampu mengomunikasikan kebijakannya dengan baik di tengah dinamika ekonomi global dan domestik sehingga kebijakannya memperoleh respons pasar yang positif,” kata Martin dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (10/8/2026).
Menurut dia, respons cepat terhadap perubahan ekonomi menjadi syarat penting bagi bank sentral. Pasar, ujarnya, membutuhkan sinyal kebijakan yang jelas agar kepercayaan tetap terjaga. Karena itu, ia menekankan agar gubernur baru menjalankan seluruh ketentuan perundang-undangan, terutama yang tertuang dalam UU Bank Indonesia dan UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UU P2SK.
Martin juga memilih tidak ikut berspekulasi soal nama-nama yang belakangan disebut sebagai kandidat. Salah satu yang santer dibicarakan adalah Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti.
Di sisi lain, ia menggarisbawahi pentingnya menjaga independensi BI saat berkoordinasi dalam kebijakan ekonomi melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
“Harus mampu berkoordinasi dengan seluruh stakeholders dalam KSSK tanpa mengaburkan batas independensi BI,” ujarnya.
Martin menilai sinergi antara kebijakan moneter dan fiskal pemerintah tetap dibutuhkan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Namun, koordinasi itu, menurut dia, harus berlangsung dengan tetap menghormati batas kewenangan bank sentral.
Hingga Jumat (7/8/2026), pemerintah belum menyerahkan nama calon definitif Gubernur BI kepada DPR. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut Surat Presiden terkait pengajuan calon tersebut masih dibahas di internal pemerintah.
