Jakarta – Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali mencatat kinerja kuat. Pada 2025, setoran PNBP kementerian ini menembus Rp138,40 triliun, melampaui target Rp127,48 triliun atau setara 108,56 persen. Hingga Juli 2026, capaian itu berlanjut dengan realisasi Rp96,26 triliun, sudah mencapai 70,69 persen dari target tahunan Rp136,18 triliun.
Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin menilai pencapaian tersebut menunjukkan pengelolaan potensi sektor energi dan sumber daya mineral berjalan efektif. Ia menyebut, kinerja yang melampaui target pada 2025 dan progres solid pada tahun ini layak mendapat apresiasi karena memberi dampak langsung terhadap kesehatan APBN.
“Capaian PNBP ESDM yang melampaui target pada 2025 dan kembali menunjukkan progres kuat tahun ini patut kita apresiasi. Konsistensi ini merupakan sinyal positif bagi penerimaan negara, terutama dalam menjaga kesehatan dan ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” kata Puteri dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (10/8/2026).
Politisi Fraksi Partai Golkar itu juga menilai kepemimpinan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bersama jajaran telah bekerja dengan ukuran kinerja yang jelas. Menurut dia, yang perlu dijaga bukan hanya laju penerimaan, tetapi juga mutu pengelolaan serta pertanggungjawaban keuangan.
“Pak Bahlil bersama jajaran Kementerian ESDM telah menunjukkan kinerja yang terukur. Hal yang penting adalah menjaga konsistensi agar penerimaan negara terus tumbuh melebihi target, sembari memastikan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan tetap terjaga dengan baik,” ujarnya.
Puteri menambahkan, keberhasilan menjaga penerimaan sekaligus akuntabilitas tercermin dari predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih Kementerian ESDM dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025. Ia menilai opini tersebut menjadi sinyal bahwa tata kelola keuangan berjalan baik.
“Penerimaan yang tinggi tentu penting, tetapi kualitas pengelolaan dan pertanggungjawabannya tidak kalah krusial. Opini WTP menjadi indikator positif bahwa aspek akuntabilitas keuangan terjaga. Ke depan, standar ini harus terus dipertahankan dan diperkuat,” katanya.
Lebih jauh, Puteri mendorong agar optimalisasi PNBP tidak berhenti pada capaian jangka pendek. Ia menilai penguatan penerimaan negara perlu dilakukan secara berkelanjutan agar Indonesia tidak terlalu bergantung pada gejolak harga komoditas dunia.
“Kita ingin penerimaan negara semakin kuat karena tata kelola yang membaik, kepatuhan pelaku usaha yang tinggi, pengawasan yang efektif, serta peningkatkan nilai tambah sumber daya alam. Fokus kita bukan sekadar mengejar angka jangka pendek, melainkan membangun fondasi jangka panjang,” tuturnya.
Ia juga menegaskan, struktur penerimaan negara yang sehat dan transparan akan memperkokoh daya tahan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian pasar global. Menurut dia, APBN akan lebih tangguh bila penerimaan dikelola secara kredibel, akuntabel, dan berkelanjutan.
“Jika penerimaan negara semakin kredibel, akuntabel, dan berkelanjutan, APBN akan jauh lebih resilien dalam menghadapi berbagai tekanan eksternal. Dampaknya, daya tahan ekonomi nasional akan tetap terjaga,” pungkas Puteri.
