Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menilai dialog sosial menjadi fondasi penting untuk merespons persoalan ketenagakerjaan yang terus berubah mengikuti dinamika dunia kerja. Ia menyebut, pemerintah, pengusaha, serta serikat pekerja dan buruh perlu menjaga komunikasi yang terbuka agar kebijakan yang lahir tetap seimbang.
Yassierli menyampaikan hal itu saat membuka Silaturahmi Nasional Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional di Ruang Tridarma Kemnaker, Jakarta, Selasa (28/7/2026). Ia menegaskan, berbagai tantangan di sektor ketenagakerjaan hanya dapat dikelola melalui percakapan yang konstruktif, saling menghormati, dan orientasi pada solusi bersama.
Menurut dia, pola kemitraan tripartit yang setara telah menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis sepanjang periode LKS Tripartit Nasional 2023-2026. Dalam rentang waktu tersebut, LKS Tripnas menggelar 41 Rapat Badan Pekerja dan 20 Sidang Pleno untuk membahas isu-isu penting ketenagakerjaan.
“LKS Tripartit Nasional telah menjadi ruang yang produktif bagi kita untuk saling bertukar pandangan dan mencari solusi bersama atas dinamika ketenagakerjaan Indonesia,” ujarnya.
Yassierli berharap semangat kolaborasi, musyawarah, dan gotong royong dalam forum tripartit itu tetap terjaga. Ia juga menekankan bahwa silaturahmi semacam ini penting untuk mempererat kebersamaan antarpihak.
Dalam paparannya, ia menjelaskan bahwa rekomendasi LKS Tripnas mencakup pencegahan pemutusan hubungan kerja massal, penguatan pengawasan ketenagakerjaan, penataan regulasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM), serta penelaahan Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pekerjaan Alih Daya atau outsourcing.
Di luar itu, forum tersebut juga mendorong sinkronisasi regulasi ketenagakerjaan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, penerapan sistem pengupahan berbasis produktivitas, penguatan Gerakan Produktivitas Nasional, peningkatan kompetensi pekerja, dan sertifikasi ahli produktivitas.
“Semoga silaturahmi hari ini semakin mempererat tali persaudaraan dan kebersamaan di antara kita,” kata Yassierli yang juga menjabat Ketua LKS Tripnas periode 2023-2026.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PHI dan Jamsos) Indah Anggoro Putri menilai capaian LKS Tripnas selama periode 2023-2026 menunjukkan efektivitas kemitraan tripartit dalam menjaga hubungan industrial tetap harmonis.
Sebagai Wakil Ketua LKS Tripnas dari unsur pemerintah, Indah menyebut hasil yang dicapai selama ini lahir dari kerja bersama tiga unsur tripartit. Menurut dia, proses tersebut mencerminkan semangat musyawarah mufakat sekaligus kemitraan yang setara.
