Jakarta – Penguatan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menjadi sorotan Rahmat Saleh di tengah pesatnya perubahan ekonomi digital Indonesia. Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS itu menilai, perlindungan konsumen tak bisa lagi bertumpu pada kelembagaan yang lemah, melainkan harus didukung dasar hukum kuat dan kewenangan yang jelas.
Rahmat menegaskan BPKN perlu berdiri independen agar dapat bekerja tanpa tekanan dari pihak mana pun. Menurut dia, lembaga itu mesti leluasa menjalankan fungsi pengawasan, advokasi, mediasi, hingga memberi rekomendasi kebijakan.
“Perlindungan konsumen harus diperkuat melalui BPKN yang independen, memiliki dasar hukum yang kuat, serta kewenangan yang memadai,” kata Rahmat saat menerima aspirasi dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (23/6/2026).
Ia mengingatkan, tantangan perlindungan konsumen kini makin rumit karena menyangkut banyak sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Perdagangan elektronik, jasa keuangan, telekomunikasi, kesehatan, hingga energi, menurut dia, menuntut respons lembaga yang cepat dan efektif.
Karena itu, Rahmat mendorong agar regulasi terkait BPKN disusun lebih komprehensif. Ia berharap penguatan aturan itu bisa membuat lembaga tersebut lebih sigap menempatkan kepentingan konsumen sebagai prioritas utama.
Di luar soal kelembagaan, Rahmat juga menyatakan dukungan terhadap rencana Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan lembaga konsumen dunia pada 2027. Ia menilai agenda itu penting untuk menunjukkan keseriusan Indonesia dalam memperkuat perlindungan konsumen sekaligus memperluas kerja sama internasional.
“Konsumen terlindungi, usaha bertumbuh, ekonomi nasional semakin kuat,” ujarnya.
