Jakarta – Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI tengah merumuskan langkah untuk memperbaiki efektivitas penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Indonesia. Pembahasan itu dilakukan melalui Rapat Dengar Pendapat Umum bersama KADIN Indonesia, HIPMI, AKUMANDIRI, dan APMIKINDO.
Wakil Ketua BAKN DPR RI Endipat Wijaya mengatakan forum tersebut digelar untuk mencari formula terbaik, mulai dari penentuan penerima hingga mekanisme pelaksanaan KUR di lapangan. Ia menyampaikan hal itu saat wawancara bersama Parlementaria di Ruang Rapat BAKN, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026).
Menurut Endipat, program KUR tidak bisa dilepaskan dari peran usaha mikro, kecil, dan menengah yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Ia menekankan, jumlah pelaku UMKM yang mencapai puluhan juta menjadikan sektor ini salah satu penopang utama perekonomian Indonesia.
Dalam RDPU tersebut, BAKN juga menyoroti pentingnya keterlibatan asosiasi dalam mendukung penyaluran KUR. Endipat menilai organisasi seperti KADIN, HIPMI, dan asosiasi UMKM memiliki jaringan yang bisa menjangkau pelaku usaha hingga ke tingkat paling bawah.
“Kita perlu asosiasi ini untuk membantu pihak Pemerintah dan juga membantu calon penerima KUR sehingga mereka bisa menjalankan dengan baik karena kita tahu asosiasi ini punya tangan sampai ke bawah untuk menjangkau kawan-kawan yang menjalankan KUR,” ujarnya.
Tak hanya pada tahap penyaluran, asosiasi juga dinilai perlu ikut membina penerima KUR setelah dana cair. Dari forum itu, muncul pula masukan agar produk UMKM mendapat kepastian pembeli, sehingga usaha mereka memiliki pasar yang lebih jelas.
Endipat menyebut ada usulan agar BUMN maupun perusahaan besar ikut menyerap produk dari penerima KUR. Dengan begitu, pemerintah tidak hanya hadir lewat pembiayaan, tetapi juga membantu memastikan hasil usaha UMKM terserap pasar.
Ia juga menilai pengembangan UMKM membutuhkan arahan bisnis yang lebih kuat. Menurut dia, pedoman dan pembinaan yang jelas penting agar usaha penerima KUR bisa tumbuh secara berkelanjutan.
“Perlu diberikan guideline, perlu diberikan pembinaan sehingga bisnisnya bisa berjalan kontinu. Dengan begitu usaha yang dijalankan tidak hanya berjalan seperti biasa, tetapi bisa berkembang dari mikro ke menengah, dan dari menengah menjadi lebih besar,” katanya.
Menanggapi penyaluran KUR yang kerap disebut menumpuk di Pulau Jawa, Endipat mengatakan kondisi itu berkaitan dengan sebaran penduduk nasional yang memang lebih besar di wilayah tersebut. Meski demikian, ia meyakini program KUR tetap telah menjangkau berbagai daerah di Indonesia.
“Karena memang penduduk Pulau Jawa lebih besar, sehingga terlihat seolah-olah berfokus di Jawa tapi kami meyakini penyaluran KUR ini juga tersebar di seluruh Republik Indonesia,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Endipat berharap UMKM di Indonesia terus berkembang dengan dukungan pemerintah dan asosiasi. Ia juga mendorong adanya perlindungan serta keberpihakan kebijakan, agar usaha kecil dan super mikro bisa naik kelas menjadi mikro, menengah, hingga usaha yang lebih besar.
