JAKARTA – Pemerintah Indonesia menghadapi tantangan besar dalam merealisasikan target pembangunan 1.100 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di seluruh pelosok tanah air. Hingga akhir April 2026, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat baru 65 lokasi yang rampung dikerjakan, atau hanya sekitar 5,9 persen dari total target yang ditetapkan untuk diselesaikan tahun ini atau paling lambat tahun depan.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan bahwa program ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk memodernisasi permukiman pesisir sekaligus menggerakkan ekonomi biru. Transformasi ini diharapkan mampu mengeliminasi kawasan nelayan kumuh dalam lima tahun ke depan, sembari meningkatkan nilai tambah hasil tangkapan sektor perikanan nasional.
Menyikapi progres yang masih jauh dari target, pemerintah mulai mempercepat pembangunan di 35 lokasi tambahan dengan target penyelesaian pada akhir Mei lalu. Dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto pada April lalu, Trenggono menyatakan bahwa fase selanjutnya akan difokuskan pada pengembangan wilayah timur Indonesia. Fokus utama pembangunan ini mencakup kawasan Papua dan daerah pesisir timur lainnya yang dinilai memiliki potensi perikanan besar namun minim infrastruktur pendukung.
Proyek ambisius ini menelan anggaran investasi sebesar Rp24,2 triliun, dengan asumsi biaya pembangunan rata-rata mencapai Rp22 miliar per kampung. Anggaran tersebut dialokasikan untuk mengubah wajah kampung nelayan tradisional menjadi pusat ekonomi perikanan terpadu yang dilengkapi dengan ekosistem lengkap.
Fasilitas yang dibangun dalam kawasan KNMP meliputi hunian layak, gudang pendingin atau cold storage, pabrik es, stasiun pengisian bahan bakar nelayan, tempat pelelangan ikan, serta bengkel mesin. Selain itu, kawasan ini juga dilengkapi dengan kios logistik dan sentra UMKM untuk memperkuat ekonomi lokal. Modernisasi infrastruktur ini ditujukan untuk memangkas rantai distribusi yang selama ini dinilai tidak efisien, sekaligus menekan angka kehilangan hasil tangkapan akibat minimnya fasilitas rantai dingin.
Pemerintah juga menargetkan KNMP sebagai basis penyediaan bahan baku untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta mendukung sektor wisata dan kuliner lokal. Strategi ini diharapkan mampu memperkuat posisi tawar nelayan melalui skema pembeli siaga atau off-taker.
Meski demikian, implementasi di lapangan masih menyisakan sejumlah pertanyaan publik. Hingga saat ini, belum terdapat transparansi mengenai identitas off-taker yang terlibat, mekanisme kontrak kerja sama yang diterapkan, maupun data spesifik terkait volume pasokan hasil tangkapan dari KNMP untuk program MBG.
Untuk menjamin keberlanjutan program, KKP telah membentuk Satuan Tugas Operasionalisasi KNMP. Satgas ini memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan seluruh fasilitas yang telah dibangun dapat beroperasi secara optimal dan memberikan manfaat ekonomi nyata bagi masyarakat nelayan setempat, sehingga investasi besar yang telah dikucurkan tidak berakhir sia-sia.
