Jakarta – Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Harris Turino menyatakan pihaknya akan terus mengawal pemenuhan hak mantan karyawan PT Indofarma Global Medika yang hingga kini belum menerima pesangon dan kewajiban lain setelah perusahaan dinyatakan pailit. Menurut dia, utang yang belum terselesaikan kepada para pekerja sebenarnya tidak terlalu besar untuk ukuran perusahaan farmasi pelat merah tersebut, yakni sekitar Rp65 miliar.
Harris mengatakan persoalan utama kini terletak pada kondisi keuangan Indofarma yang sudah jatuh ke status pailit. Upaya komunikasi juga telah dilakukan kepada Bio Farma selaku induk Holding BUMN Farmasi Indonesia, namun belum membuahkan hasil karena belum tersedia dana untuk membayar kewajiban itu.
“Untuk Indofarma memang angkanya sebenarnya tidak besar, hanya sekitar Rp65 miliar. Persoalannya saat ini Indofarma sendiri sudah pailit. Kami sudah mencoba menghubungi Bio Farma sebagai induk Holding BUMN Farmasi Indonesia, tetapi kendalanya selalu sama, yaitu belum tersedia dana untuk menyelesaikan kewajiban tersebut,” kata Harris usai RDPU BAM DPR RI bersama Federasi Serikat Pekerja BUMN Indonesia Raya di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (3/6/2026).
Ia menegaskan BAM tidak akan membiarkan hak para pekerja hilang begitu saja. Arahan pimpinan BAM, kata dia, jelas: seluruh langkah yang memungkinkan harus ditempuh agar karyawan yang telah mengabdi, termasuk mereka yang sudah pensiun atau terdampak langsung, tetap memperoleh haknya.
“Jangan sampai hak para karyawan, khususnya yang sudah pensiun atau terdampak kondisi perusahaan, tidak mendapatkan haknya. Ini akan terus kami perjuangkan,” ujarnya.
Untuk mencari jalan keluar, BAM DPR RI akan menjalin komunikasi dengan sejumlah pihak terkait. Selain Komisi VI DPR RI yang membidangi BUMN, lembaga itu juga akan berbicara dengan Danantara Asset Management serta Bio Farma sebagai holding sektor farmasi BUMN.
“Kami akan berkomunikasi dengan teman-teman di Komisi VI DPR RI, kemudian dengan Danantara Asset Management, termasuk CEO-nya, dan juga tetap berdiskusi dengan Bio Farma sebagai holding farmasi agar ada jalan keluar bagi penyelesaian hak-hak pekerja,” tutur politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.
Di tengah persoalan kepailitan, Harris melihat Indofarma masih menyimpan potensi untuk bangkit kembali. Ia menilai kemunduran perusahaan lebih disebabkan oleh kesalahan tata kelola dan manajemen lama, bukan karena lemahnya kemampuan produksi atau prospek usaha.
“Potensi Indofarma sebenarnya luar biasa. Sayangnya, karena kesalahan manajemen lama, perusahaan yang sangat baik ini justru mengalami kebangkrutan. Padahal fasilitas produksinya sangat besar dan kualitas produksinya juga bagus,” ucapnya.
Karena itu, ia mendorong agar fasilitas produksi Indofarma dimanfaatkan secara lebih optimal melalui kerja sama dengan perusahaan farmasi swasta nasional. Skema tersebut, menurut Harris, bisa menjadi salah satu jalan untuk menghidupkan kembali aktivitas usaha perusahaan.
“Perusahaan-perusahaan farmasi swasta domestik bisa diajak bekerja sama untuk memproduksi obat di fasilitas Indofarma. Kualitas produksinya sangat baik dan ini bisa menjadi jalan untuk mengembalikan kejayaan Indofarma,” katanya.
Harris juga mengingatkan bahwa pada masa awal beroperasinya pabrik Indofarma, banyak perusahaan farmasi swasta menaruh kewaspadaan terhadap kekuatan BUMN itu di industri nasional. Namun, ia menilai semua potensi besar tersebut akhirnya tidak berkembang maksimal karena tata kelola perusahaan berjalan buruk.
“Dulu ketika Indofarma memiliki pabrik besar, banyak perusahaan swasta yang khawatir tidak mampu bersaing dengan BUMN farmasi. Namun pada akhirnya persoalannya ada pada tata kelola yang tidak berjalan dengan baik sehingga perusahaan mengalami kolaps. Karena itu, pembenahan manajemen menjadi kunci untuk membangkitkan kembali perusahaan ini,” pungkasnya.
