Padang – Hasil survei Pemuda Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Provinsi Riau pada 2024 dinilai sebagai sinyal serius bagi pemerintah pusat. Pegiat sosial politik sekaligus eksponen Angkatan Reformasi 98, Andrianto Andri, menilai temuan itu menunjukkan adanya kegelisahan yang tak bisa diabaikan, terutama terkait distribusi kekuasaan nasional yang menurutnya terlalu terkonsentrasi di Pulau Jawa.
Andri menyebut survei tersebut mengungkap mayoritas warga Sumatera, khususnya generasi muda, lebih memilih wilayah itu berdiri sebagai negara sendiri ketimbang tetap berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ia mengatakan angka temuan yang mencapai 85 persen membuat hasil jajak pendapat itu patut dicermati serius.
“Survei seperti itu sangat mengusik kita semua karena temuannya berada angka yang sangat tinggi, yaitu 85 persen. Yang membuat pun bukan surveyor abal-abal dan kaleng-kaleng tetapi adalah Pemuda ICMI,” ujarnya kepada RMOL, Minggu, 17 Mei 2026.
Menurut dia, dorongan referendum dan wacana berpisah dari NKRI tidak lepas dari situasi politik pasca-Pilpres 2024, yang saat itu diwarnai tudingan kecurangan pemilu. Dari sana, Andri melihat terjadi perubahan cara pandang politik di kalangan anak muda Sumatera terhadap masa depan mereka di Indonesia.
Ia menegaskan, Sumatera bukan wilayah biasa. Pulau itu, kata dia, punya posisi strategis karena menjadi pulau terbesar kedua setelah Jawa, memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar, berada di jalur penting Selat Malaka, dan memberi sumbangan signifikan bagi ekonomi nasional.
“Bagaimanapun, Sumatera adalah pulau penting bagi Indonesia, setelah Pulau Jawa. Karena luasnya dan sumber daya alam yang dimiliki. Ditambah pula posisi strategisnya yang berada di Selat Malaka maupun dari jumlah penduduknya yang merupakan nomor dua setelah Jawa,” kata dia.
Andri juga menilai, selama ini dinamika separatisme memang lebih sering dikaitkan dengan Aceh. Namun, hasil survei itu disebutnya memperlihatkan bahwa rasa tidak puas kini mulai merembet lebih luas di masyarakat Sumatera.
“Dengan survei itu kita harus waspada, bahwa ada perasaan tidak puas di kalangan generasi muda yang berpendapat bahwa opsi kemerdekaan lebih menjanjikan dalam kesejahteraan dan kemakmuran dibandingkan jika tetap berada di dalam NKRI,” tuturnya.
Karena itu, ia meminta pemerintah tidak merespons persoalan ini dengan pendekatan keamanan. Menurutnya, yang dibutuhkan adalah dialog, keseimbangan politik nasional, dan pembukaan ruang agar semua daerah merasa benar-benar memiliki Republik Indonesia.
“Sebelum terlambat, hendaknya ada dibuat posisi tawar-menawar atau bargaining position, yang harus ditanggapi dengan kepala dingin. Pemerintah pusat harus menangkap sinyal ini secara baik dan bijak,” ujarnya.
Andri kemudian mengaitkan persoalan itu dengan sejarah awal kemerdekaan Indonesia. Ia menyebut republik ini dibangun di atas semangat keseimbangan antara Jawa dan luar Jawa, dengan contoh Dwi-Tunggal Soekarno dan Mohammad Hatta sebagai simbol persatuan yang setara.
“Kita mestinya kembali pada kondisi sewaktu pertama kali merdeka pada tahun 1945. Ada distribusi kekuasaan yang jelas di mana Soekarno, yang berasal dari Jawa berbagi peran dengan Hatta yang berasal dari Sumatera. Ada Konsep Dwi-Tunggal antara keduanya yang memainkan peranan yang sama pentingnya dalam negara yang baru merdeka itu,” kata mantan Ketua Lembaga Pemikir Politik Humanika itu.
Ia juga menyoroti dominasi tokoh Jawa dalam sejarah kepemimpinan nasional. Pada masa Soeharto, kata Andri, sebagian besar wakil presiden berasal dari Jawa, dengan pengecualian Adam Malik dan BJ Habibie. Pola serupa, menurut dia, berlanjut hingga era reformasi.
Dominasi itu, lanjutnya, perlahan memunculkan rasa ketidakadilan politik di luar Jawa. Sumatera, menurut Andri, sesungguhnya memiliki banyak figur potensial yang layak tampil sebagai pemimpin nasional.
“Ke depan, untuk meredam potensi ‘ingin berpisah dari NKRI’, maka komposisi Jawa luar Jawa itu dibuat dalam ketentuan perundang-undangan, baik dalam Konstitusi atau dalam UU tersendiri. Ini terasa penting sebab begitu banyak potensi orang luar Jawa, terutama Sumatera, untuk menjadi pemimpin. Mereka terhalang muncul karena ‘dominasi’ Jawa yang mayoritas,” jelasnya.
Bahkan, ia mengusulkan agar Pemilu Presiden 2029 menetapkan tokoh asal Sumatera sebagai calon wakil presiden. Menurut dia, langkah itu bisa menjadi simbol keseimbangan nasional sekaligus meredam potensi disintegrasi bangsa.
“Untuk Pemilu Presiden 2029, tokoh asal Sumatera wajib sebagai cawapres,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Andri mengingatkan agar Indonesia tidak mengabaikan gejala sekecil apa pun yang mengarah pada perpecahan. Ia menyinggung Yugoslavia yang terpecah menjadi sejumlah negara akibat konflik berkepanjangan sebagai pelajaran penting.
“Negara ini memerlukan kearifan dan kebijaksanaan dari kita semua sekali pemiliknya. Tidak baik jika didominasi oleh suku bangsa mayoritas. Aspirasi kemerdekaan, sekecil apapun, harus ditanggapi lewat pendekatan kekeluargaan bukan lewat kekerasan. Kita ingin negara ini terus eksis dan tidak berpisah,” pungkasnya.
