Padang – Pemerintah pusat mengalokasikan dana Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026 untuk Kota Padang sebesar Rp371.851.350.000. Anggaran tersebut difokuskan untuk memperkuat infrastruktur dan mitigasi bencana di daerah itu.
Wali Kota Padang Fadly Amran menegaskan pemerintah kota harus memastikan setiap anggaran benar-benar menjawab kebutuhan warga di lapangan. Pesan itu ia sampaikan saat memimpin rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Padang di Rumah Dinas Wali Kota Padang, Selasa (14/4/2026).
"Pastikan seluruh anggaran digunakan tepat sasaran, sesuai prioritas dan kebutuhan riil di lapangan," ujar Fadly.
Sejumlah program masuk dalam daftar prioritas penggunaan dana tersebut. Di antaranya pembangunan pembatas TPU, rekonstruksi pagar dan drainase tersier di bantaran sungai, serta perbaikan drainase limbah hingga ke hulu sungai. Pemkot Padang juga menyiapkan anggaran untuk pengadaan alat berat dan armada penunjang mitigasi kekeringan serta kebersihan kota. Dana itu juga diarahkan untuk kebutuhan strategis lain yang dinilai mendesak.
Fadly kembali mengingatkan agar anggaran yang dibelanjakan pemerintah daerah memberi dampak langsung bagi masyarakat. "Alokasi anggaran harus tepat guna dan berdampak langsung bagi masyarakat," katanya di hadapan para kepala OPD.
Selain infrastruktur, pemerintah kota juga memberi perhatian pada penyaluran bantuan kebencanaan berbasis by name by address. Pemeriksaan bantuan pertanian yang terdampak, termasuk penambahan material lampu PJU dan jaringan penerangan di kawasan yang terdampak banjir pada akhir 2025, turut masuk dalam prioritas.
Pj Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa mengatakan seluruh usulan akan dievaluasi dan dikawal pelaksanaannya agar tetap akuntabel. Ia menilai pemulihan pascabencana tidak cukup hanya memperbaiki, tetapi juga harus membangun kembali dengan kualitas yang lebih kuat.
"Pascabencana, fokus kita bukan hanya memperbaiki, tetapi membangun kembali dengan kualitas yang lebih baik agar lebih tahan terhadap risiko bencana ke depan," ujarnya.
Pembahasan itu menunjukkan arah kebijakan Pemkot Padang dalam menjaga kesinambungan pembangunan infrastruktur, memperkuat kesiapsiagaan bencana, dan memastikan kebutuhan strategis OPD pada 2026 berjalan efektif serta efisien.
