Solok – Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, meninjau langsung progres penanganan pascabanjir di Muaro Pingai, Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok, Senin (15/12/2025).
Kunjungan ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penanganan darurat terhadap infrastruktur sungai dan jembatan yang rusak akibat terjangan banjir beberapa waktu lalu.
Zigo didampingi oleh Wakil Bupati Solok, jajaran Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), serta anggota DPRD tingkat provinsi dan kabupaten.
Sinergi lintas sektor ini dilakukan guna memastikan pemulihan akses dan pengamanan pemukiman warga berjalan optimal.
Zigo mengungkapkan terjangan banjir telah mengubah drastis kondisi jembatan yang sebelumnya menjadi akses aktif warga.
Untuk mengatasinya, tim gabungan telah melakukan penanganan darurat selama 15 hari terakhir dengan mengerahkan alat berat dari Kementerian PUPR, pemprov, pemkab, hingga pihak swasta.
“Kami telah melakukan evaluasi selama 15 hari masa kerja ini. Titik-titik prioritas sudah kami tentukan, dan gambar kerja dari BWS pun telah siap untuk dieksekusi agar penanganan lebih terukur,” ujar Zigo di lokasi peninjauan.
Guna mempercepat proses normalisasi, Zigo memastikan adanya penambahan satu unit alat berat untuk mengeruk material banjir yang memicu pendangkalan sungai.
Selain pengerukan, fokus utama lainnya adalah pemasangan bronjong di titik-titik rawan untuk melindungi jembatan dan rumah warga dari gerusan arus bawah.
“Besok material bronjong akan tiba. Ini sangat mendesak karena tanpa penguatan dinding sungai, arus air akan terus mengikis lahan dan memicu air meluap kembali ke pemukiman,” tegasnya.
Politisi ini juga meminta dukungan penuh dari masyarakat setempat selama proses pengerjaan berlangsung.
Menurutnya, kerja sama warga sangat diperlukan, terutama jika ada lahan yang terdampak sementara oleh aktivitas alat berat di lapangan.
Zigo menekankan bahwa seluruh upaya saat ini masih dalam tahap penanganan darurat guna meminimalisir risiko bencana susulan.
Untuk perbaikan secara permanen atau reguler, pemerintah memerlukan perencanaan yang lebih matang dan waktu pengerjaan yang lebih panjang.
“Kami mengapresiasi sinergi semua pihak yang telah berkontribusi maksimal. Komisi V DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal proses ini hingga tuntas demi keselamatan dan kepentingan masyarakat,” tutup Zigo.
