Gonesia – Penyelenggaraan SEA Games 2025 menghadapi kritik tajam menyusul serangkaian blunder fatal yang mencoreng citra panitia, bahkan sebelum acara dibuka resmi. Insiden paling mencolok adalah kesalahan pemasangan bendera Indonesia dan Vietnam dalam jadwal pertandingan, memicu gelombang kekecewaan dari berbagai pihak.
Kekeliruan tersebut terungkap pada jadwal pertandingan cabang futsal putri untuk Kamis (4/12/2025) yang dipublikasikan di situs resmi penyelenggara. Bendera Laos secara keliru dipasang menggantikan lambang negara Indonesia, sementara bendera Thailand digunakan sebagai representasi Vietnam.
Kesalahan ini segera memicu protes keras dari media dan warganet, khususnya di Vietnam. Mereka menyoroti bahwa ini bukan kali pertama insiden serupa terjadi, mengingat Vietnam pernah mengalami kekeliruan fatal bendera Tiongkok menggantikan negaranya pada Piala AFF Futsal 2025, yang kala itu berujung pada permintaan maaf resmi dari federasi sepak bola tuan rumah.
Kritik semakin tajam karena kesalahan semacam ini dianggap memalukan dan menunjukkan kurangnya profesionalitas. Banyak pihak menyayangkan bahwa dengan investasi besar yang digelontorkan untuk ajang olahraga sekelas SEA Games, blunder fundamental seperti ini masih bisa terjadi. Mereka menuduh departemen komunikasi bekerja ceroboh dan tidak bertanggung jawab.
Blunder penyelenggaraan tidak berhenti pada masalah bendera. Para jurnalis, termasuk dari negara tuan rumah, juga mengeluhkan keterlambatan penerbitan kartu akses liputan. Hal ini berdampak langsung pada persiapan peliputan yang seharusnya sudah dimulai sejak 3 Desember.
Panop Jaikua, Sekretaris Jenderal Asosiasi Jurnalis Olahraga Thailand, mengungkapkan kekhawatirannya. Ia menyebut bahwa banyak jurnalis belum menerima kartu mereka, menghambat persiapan liputan yang seharusnya sudah dimulai sejak 3 Desember.
Jaikua menegaskan, persoalan vital ini harus segera diatasi agar liputan SEA Games 2025 tidak terganggu dan tujuan hubungan masyarakat yang diharapkan dapat tercapai. Ia mendesak panitia penyelenggara untuk serius menangani isu-isu yang belum terselesaikan ini.
