JAKARTA – Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung, menegaskan bahwa perekonomian Indonesia saat ini berada dalam kondisi stabil dan jauh dari ancaman krisis ekonomi. Berdasarkan indikator makroekonomi terkini, sektor fiskal, neraca pembayaran, hingga sistem keuangan nasional dinilai tetap terjaga dengan baik.
Juda menjelaskan, secara historis, krisis ekonomi biasanya dipicu oleh tiga faktor utama, yakni krisis fiskal, krisis neraca pembayaran, dan keruntuhan sistem keuangan akibat gelembung aset (bubble). Namun, hingga saat ini, tidak ada tanda-tanda dari ketiga indikator tersebut pada ekonomi Indonesia.
“Tiga sumber utama krisis tersebut tidak terlihat dalam data-data yang kami amati sampai hari ini,” ujar Juda dalam acara Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah di Jakarta, Senin (25/5/2026).
Terkait sektor fiskal, Juda memastikan defisit APBN tetap terkendali di bawah 3 persen. Kepercayaan investor, baik domestik maupun asing, terhadap surat utang negara juga masih tinggi, yang tercermin dari stabilnya imbal hasil (yield) di kisaran 6,5 hingga 6,7 persen.
Mengenai neraca pembayaran, ia menilai kondisinya saat ini relatif sehat dan seimbang. Berbeda dengan situasi tahun 1998, saat ini perusahaan-perusahaan nasional tidak terbebani oleh utang luar negeri yang berlebihan yang dapat memicu tekanan nilai tukar. Selain itu, belum ditemukan adanya ekspansi kredit agresif maupun gelembung aset pada sektor properti yang mampu mengancam stabilitas sistem perbankan.
Ketahanan ekonomi ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,61 persen secara tahunan (yoy) pada triwulan I 2026, dengan inflasi yang terjaga di level 2,42 persen per April 2026. Pertumbuhan ekonomi didorong oleh kuatnya konsumsi rumah tangga sebesar 5,52 persen dan akselerasi belanja pemerintah yang tumbuh 22 persen.
Juda menegaskan bahwa APBN saat ini menjalankan fungsi ganda, yaitu sebagai *shock absorber* (peredam guncangan) dan *engine of growth* (penggerak pertumbuhan). Sebagai peredam guncangan, APBN menjaga stabilitas harga energi dan pangan di tengah fluktuasi harga global. Sebagai penggerak pertumbuhan, belanja pemerintah dipercepat sejak awal tahun agar ekonomi lebih merata.
Data menunjukkan hingga April 2026, pendapatan negara mencapai Rp918 triliun atau tumbuh 13,3 persen, sementara penerimaan pajak tumbuh 16,1 persen. Meski belanja negara meningkat 34,3 persen, defisit APBN justru terkendali di level 0,64 persen terhadap PDB, bahkan keseimbangan primer mencatatkan surplus.
“Dalam situasi global yang menantang, kita berhasil menjaga dua hal sekaligus. APBN tetap menjadi pendorong ekonomi, namun kedisiplinan fiskal tetap terjaga. Ini terbukti dari pertumbuhan yang tinggi, inflasi terkendali, dan defisit yang aman,” pungkasnya.
